Penerapan Harga Gas Dorong Utilisasi dan Ekspo  

PEMERINTAH telah memberlakukan harga gas untuk industri sebesar US$6 per MMBTU sesuai dengan implementasi Peraturan Presiden 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kebijakan strategis itu diyakini mampu mendongkrak utilisasi dan daya saing sektor industri manufaktur di Tanah Air sehingga dan memberi kontribusi signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional.

Regulasi turunan dari PP 40/2016 tersebut, yakni Peraturan Menteri Perindustrian 18/2020 tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 8/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

*Sektor industri yang mendapatkan harga gas bumi tertentu itu sebanyak tujuh sektor, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam dinukil dari siaran pers, Minggu (27/6).

Dia mengemukakan, pandemi covid-19 membawa dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi dan sejumlah sektor industri. Namun, dengan pemberian insentif, seperti harga gas US$6 per MMBTU dapat membangkitkan kembali gairah usaha bagi pelaku industri.

"Contohnya di industri keramik. Sepanjang tahun 2020, utilisasi industri keramik secara akumulatif mencapai 56%. Walaupun utilisasi sempat turun menjadi 30% pada kuartal II akibat pandemi covid-19, namun mampu beranjak naik hingga mencapai 60% di kuartal III, dan dapat kembali mencapai kondisi normal 70% di kuartal IV 2020," ungkap Khayam.

Selain itu, penurunan harga gas untuk industri keramik juga berdampak pada peningkatan volume ekspor secara signifikan. Merujuk data Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), sepanjang Januari-September 2020, pengapalan produk keramik nasional mencapai US$49,8 juta atau meningkat 24%, dan secara volume menembus angka 12,8 juta meter kubik atau melonjak 29%.

Khayam menambahkan, pemberlakuan harga gas US$6/MMBTU merupakan upaya negara untuk melindungi industri dalam negeri. “Karena beberapa negara pesaing kita memberikan harga yang jauh lebih rendah, contohnya India,” jelasnya.

Diketahui struktur biaya produksi komponen gas dalam industri cukup besar. Penurunan harga gas dinilai menambah kekuatan daya saing industri dalam negeri karena harga produknya menjadi lebih kompetitif, terlebih dengan kualitas dan desain yang sudah dikenal lebih baik.

Khayam juga membantah bila industri keramik nasional dinilai belum cukup mampu memenuhi volume kebutuhan dalam negeri tidak benar. "Utilisasi produksi industri keramik yang meningkat hingga 78% telah menunjukkan bahwa industri keramik kita secara volume atau kuantitas mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," pungkas Khayam.

Baca juga : Dari Jawa Timur, Mentan SYL Tegaskan bahwa Bertani Itu Hebat

Hal itu juga diamini oleh Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto. Menurutnya terjadi peningkatan ekspor keramik dalam sembilan bulan terakhir. "Kinerja ekspor selama sembilan bulan di tahun itu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2016," terangnya.

Peningkatan nilai ekspor tersebut, menurutnya, karena membaik dan meningkatnya daya saing industri keramik dengan salah satu upayanya adalah pemberlakuan harga gas industri sebesar US$6 per MMBTU.

Adapun lima negara tujuan ekspor utama untuk produk keramik nasional, yaitu ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat. "Lonjakan ekspor terjadi dengan tujuan negara Amerika Serikat mencapai 130%, Filpina sekitar 60% dan Taiwan 40%. Peningkatan ekspor di luar lima negara tujuan utama tersebut, juga terjadi di Australia dengan mencapai 50%," jelas Edy.

Munculnya wacana pengkajian ulang pada kebijakan harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU dari beberapa pihak membuat sejumlah industri keramik dalam negeri mengaku geram. "Saat ini berhembus isu review ulang stimulus harga gas dengan menaikan harga gas dari segelintir pihak," ungkap Edy.

Menurutnya, wacana penaikan harga gas justru membuat utilisasi produksi industri keramik yang saat ini sudah menyentuh angka 75%, akan semakin merosot. "Tak hanya itu, pengurangan karyawan pun akan terjadi seandainya harga gas kembali naik," imbuh Edy.

Selain itu, rencana penaikan kembali harga gas juga dapat merusak upaya pemerintah dalam melakukan penguatan dan peningkatan daya saing industri nasional, serta secara otomatis akan membuka ruang yang lebih besar bagi produk impor masuk ke pasar dalam negeri.

"Ujungnya, industri lokal hanya jadi penonton dan berubah menjadi trader. Ini yang harus diantisipasi," ujar Edy.

Menurut dia, wacana untuk mengkaji kebijakan harga gas industri atau dalam maksud adalah menaikkan kembali harga gas industri, akan berakibat iklim kepastian berusaha dan investasi di tanah air rusak di mata pelaku industri lokal maupun global, karena tidak adanya kepastian hukum. (OL-7)