Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Petani Baru 36,22 Persen

DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil memaparkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 9 Juni 2021 mencapai 3.274.447 atau baru 36,22 persen.

"Alokasi setahun penyaluran bubuk bersubsidi 9.041.475 ton yang terealisasi 3,2 juta ton atau 36,22%," kata Ali dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/6).

Jenis pupuk yang tersalur ke petani antara lain pupuk urea tersalur 1,4 juta ton atau baru 35%, pupuk SP-36 tersalur 138 ribu ton atau baru 21%; pupuk ZA 273 ribu ton atau 34%; pupuk NPK 1,1 juta ton atau 43%; NPK Formula Khusus 3.263 ton atau 28,13%; dan pupuk organik granul 216 ribu ton atau 28,13%.

"Sementara pupuk organik cair baru tersalur 2.220 ton atau baru 0,15% dari alokasi setahun 1,5 juta ton," ujar Ali.

Kementerian Pertanian memiliki langkah strategis optimasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2021. Pertama penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) sekitar 5% terdapat efisiensi Rp2,4 triliun.

Kedua perubahan formula 15:15:15 menjadi MPK 15:10:12 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp2,2 triliun, Ini merupakan hasil kajian badan litbang pertanian dan kesepakatan rapat koordinasi kelompok kerja pupuk dengan Kementerian koordinasi bidang perekonomian. Ketiga kenaikan HET Rp300-450/kg terdapat efisiensi Rp2,5 triliun.

Baca juga : Stabilkan Pasokan, Kementan Subsidi Distribusi Bawang dan Ayam

"Strategi yang dibuat tadi untuk anggaran bersubsidi bahwa usulan E-RDKK 24,3 juta ton dengan 3 strategi tersebut maka dialokasikan 9.041.476 ton dan realisasinya 36,22%," jelasnya.

Ali mengatakan alternatif perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi antara lain menetapkan jumlah petani penerima subsidi yang mengusahakan lahan paling luas 1 hektare.

"Namun dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 12 perlindungan petani diberikan kepada petani yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektare. JAdi artinya dalam UU paling luas 2 hektare hal ini perlu ditinjau lagi," ucapnya.

Kedua, terdapat 90 komoditas dalam E-RDKK, sehingga perlu memilih komoditas prioritas yang mendapatkan subsidi pupuk. Sehingga tidak perlu 90 komoditas.

"Ketiga memilih jenis pupuk tertentu yang bersubsidi. Dan keempat yakni digitalisasi penyusunan rencana kebutuhan pupuk atau E-RDKK validasi penyaluran melalui e-verval dan uji coba aplikasi biometrik pada proses perebusan pupuk subsidi di kios serta monitoring data stok dan penembusan secara real time," pungkasnya. (OL-2)