Ruang Pelonggaran Moneter Mulai Menyempit

ANGGOTA Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mendukung pandangan Bank Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengambil pelonggaran kebijakan moneter selanjutnya.

"Karena dari global ketidakpastian masih tinggi. Jadi masih bisa memengaruhi ekonomi domestik, khususnya sektor keuangan," jelas Destry saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Hal itu, menurutnya, bukan diartikan sebagai ujung dari kebijakan pelonggaran moneter yang baru saja diterapkan BI November tahun lalu, berupa pelonggaran giro wajib minimum dan pemangkasan suku bunga.

Hal senada diutarakan ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual.

Menurutnya, ruang pelonggaran yang ada memang tidak seluas saat pelonggaran kebijakan moneter dimulai.

Hal itu disebabkan inflasi riil sudah susut.

"Real inflation makin menipis setelah penurunan BI rate berturut-turut. Jadi masih ada peluang pelonggaran, tapi tipis. Sejauh ini, ekspektasi inflasi sekitar 4%," ujar David secara terpisah.

Namun, harapan suku bunga acuan kembali susut masih ada, terutama setelah pemerintah menurunkan harga komoditas yang diatur (administered price).

"Jika inflasi makin rendah terutama setelah pemerintah turunkan administered price, inflasi diharapkan bisa lebih rendah lagi," kata David.

Salah satu persyaratan paling penting dari keberlangsungan pelonggaran menurut David ialah inflasi nasional dapat ditekan di bawah 4%.

"Kalau lebih rendah daripada 4% (bisa turun lagi)," kata dia.

Per akhir Maret lalu, laju inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2016) mencapai 0,62%, sedangkan inflasi tahunan 4,45%. Adapun BI rate kini di level 6,75%.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan BI akan mengubah haluan dari kebijakan moneter longgar.

Setelah tiga bulan berturut-turut mencukur BI rate, Agus mengatakan saat ini penekanannya ialah kehati-hatian.

"Kita beri penekanan dalam RDG (rapat dewan gubernur) bulan lalu bahwa kita akan beri perhatian pada kerangka operasi moneter. Bukan mengarah pada kebijakan moneter, melainkan operasi moneter, supaya transmisi kebijakan kita betul-betul bisa efektif," ucapnya di Jakarta, pekan lalu.

Sementara itu, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menegaskan aktivitas perbankan sejatinya bukan hanya ditujukan menjaga likuiditas, melainkan juga harus mengalir ke sektor riil.

"Jangan sampai sektor keuangan tumbuh, tapi sektor riilnya tidak." (Fat/E-2)