Meningkatkan Daya Saing Akuntan Publik

INDONESIA bersama sejumlah negara Asia Tenggara berkomitmen meningkatkan visi ekonomi di kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kegiatan perekonomian lintas negara akan semakin banyak terjadi di kawasan.

"Kondisi seperti inilah yang harus direspons dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dalam hal ini termasuk profesi akuntan publik," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, pada acara 39th Anniversary Indonesia Public Accountants di Jakarta, Kamis (8/4).

Menurutnya, pintu gerbang di seluruh sektor jasa akuntansi telah terbuka sejak komitmen MEA dijalankan.

"Maka kami mengimbau akuntan publik agar meningkatkan kapasitas. Mungkin saja dalam beberapa tahun mendatang jasa audit laporan keuangan sudah menjadi komitmen bagi seluruh akuntan publik di seluruh negara ASEAN," ujar dia.

Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan sertifikasi bagi calon akuntan publik.

"Sertifikasi ini menjadi penting karena berfungsi seperti semacam paspor akuntan di pasar ASEAN. License itu seperti halnya exclusive rights memberikan jasa audit assurance karena hanya akuntan publik yang berhak memberikan assurance kepada jasa akuntansi."

Dia menyadari masih banyak perusahaan yang sengaja menyajikan pembukuan ganda pada laporan keuangan.

Tujuannya ialah menutupi laporan keuangan perseroan yang sebenarnya.

"Bahkan, masih terjadi pada anak perusahaan BUMN besar yang sudah tbk. Maka semoga akuntan publik semakin dapat menegaskan peran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Indonesia," ujar dia.

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarkosunaryo, mengungkapkan saat ini telah terdaftar sekitar 1.148 akuntan Indonesia yang memegang lisensi akuntan publik.

Dalam menghadapi MEA, akuntan menjadi salah satu profesi yang bebas beroperasi lintas negara ASEAN.

"Maka jumlah menjadi penting. Semakin banyak tentu kualitas juga terangkat. Tentunya, kita juga telah menerbitkan standar auditing untuk laporan keuangan akuntan publik," ujar Tarkosunaryo.

Kualitas audit

Lebih jauh, survei yang dilakukan International Forum of Independent Auditor Regulators (IFIAR) memperlihatkan kualitas audit terbilang masih rendah.

Hulu permasalahan terdapat pada tata kelola profesi akuntan publik yang berdasar pada lima isu utama.

"Salah satu isu ialah indikator lulusan akuntan dari perguruan tinggi belum memadai. Nilai kelulusan sekarang hanya 60. Padahal, angka tersebut di luar negeri masuk kategori D," tukas anggota Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP), M Jusuf Wibisana.

Padahal, akuntan publik berperan dalam peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemenkeu, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) hanya sekitar 4% dari jumlah SPT yang disampaikan wajib pajak badan.

"Kami menyimpulkan menteri keuangan perlu menyusun peraturan agar SPT yang disampaikan wajib pajak badan harus dilengkapi dengan laporan keuangan auditan," pungkas anggota KPAP, Avi P Dwipayana. (Was/E-3)