Konektivitas Tekan Disparitas Harga

Pelabuhan menjadi bagian terpenting konsep tol laut yang bertujuan menghubungkan seluruh wilayah di Tanah Air.

PEMERINTAH berkomitmen membangun pelabuhan dan bandar udara di titik-titik terluar untuk memperkuat konektivitas antardaerah. Konektivitas diharapkan tidak hanya mempersatukan seluruh kabupaten dan provinsi di Tanah Air, tetapi juga meminimalisasi disparitas harga antardaerah.

Hal itu menjadi concern Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pelabuhan Wasior di Manokwari, Papua Barat, kemarin.

Pelabuhan itu merupakan salah satu bagian dari tol laut yang berfungsi menghubungkan seluruh kabupaten di Indonesia.

“Dengan begitu, masyarakat Aceh dapat pergi ke mana pun, yang dari sini mau ke Sumatra juga bisa. Tahun depan akan ada enam rute. Tiketnya disubsidi saja agar masyarakat dapat menggunakan. Ini yang akan mempersatukan kita,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan pada akhir 2015 dan awal 2016 telah selesai dibangun 27 pelabuhan laut, 4 pelabuhan penyeberangan, 7 bandara baru, dan 12 bandara pemugaran. Saat ini pemerintah tengah menggarap 68 pelabuhan laut yang tersebar di Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi.

Pelabuhan-pelabuhan itu dibangun, kata Presiden, selain untuk angkutan penumpang juga untuk mempermudah angkutan barang. Menurutnya, konektivitas antarkota-kabupaten dan juga lintas moda transportasi akan menjadikan harga barang menjadi sama di semua tempat.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Pelabuhan Wasior semula dibangun untuk menjadi pelabuhan rakyat. Sejak 2010, pelabuhan diperbaiki hingga berfasilitas cukup baik.

Dari Manokwari, Presiden langsung bertolak ke Kabupaten Morotai, Maluku Utara, untuk meresmikan proyek pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS) hibrida dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) untuk melayani wilayah Maluku Utara,
Maluku, Papua, Papua Barat.

PLTS hibrida di Desa Wawama, Morotai, itu berkapasitas 350 ribu Kw. Ada juga delapan pembangkit listrik lain yang ikut diresmikan
secara simbolis oleh Presiden dengan total kapasitas 1.295 Mw.

“Jumlah kapasitasnya kecil, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah terpencil,” tutur Menteri ESDM, Sudirman Said.

Irigasi

Di tempat lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan pembenahan infrastruktur irigasi dari hulu hingga ke hilir belum juga mencapai titik pelaksanaan.

Padahal, beberapa sistem irigasi hulu sungai sudah dalam fase kritis. “Irigasi waduk juga cuma memiliki daya tampung air 52 meter kubik per kapita yang tergolong sangat rendah,” kata dia di Jakarta, kemarin.

“Dalam pendekatan holistis, integratif, dan parsial akan dilihat program waduk di mana, irigasi primer di mana, sekunder di mana. Dari 2015, kita lakukan pendekatan kontrol berdasarkan geospasial untuk mengetahui koordinat,” lanjut Sofyan.

Di sisi lain, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa-PDTT, Suprayoga Hadi, mengatakan, dengan penaikan dana desa menjadi Rp47 triliun pada 2016, akan ada alokasi untuk irigasi desa sebesar 20%-21%.

“Pembiayaan sekitar Rp9 triliun jadi potensi pembangunan irigasi desa.” (Nov/Ire/E-1)