Pemerintah Hapus Tender Pupuk dan Bibit

PEMERINTAH menghapus sistem tender untuk pengadaan pupuk dan benih mulai tahun ini dan menggantinya dengan penunjukan langsung agar distribusi bantuan kepada petani lebih cepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui sistem tender untuk bantuan pertanian menjadi salah satu penyebab masalah pertanian selain irigasi, benih, pupuk, alat sistem pertanian, dan penyuluh. "Bapak Presiden Joko Widodo mengubah Perpres Nomor 172 Tahun 2014 sehingga benih dan pupuk tidak tender, tapi penunjukan langsung," ujar Amran di Gorontalo, Sulawesi Utara, kemarin. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi langkah tersebut lantaran sistem tender mempersulit petani. Ia mencontohkan pada 2014 sebagian besar bantuan dari dana APBN tidak tersalurkan disebabkan gagal tender dan urusan teknis lainnya. Kendala itu memaksa pemerintah daerah harus menalangi sepenuhnya bantuan pupuk dan benih melalui dana APBD provinsi.

Secara terpisah, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengungkapkan pihaknya menganggarkan sekitar Rp60 miliar-Rp70 miliar untuk mengganti bibit palsu yang diterima petani. "Kami akan kasih pada petani yang benar-benar butuh, kasihan petani yang dapat bibit palsu sehingga tidak dapat menghasilkan." Pihaknya akan bekerja sama dengan dinas-dinas di daerah untuk memonitor tempat bibit palsu tersebut beredar. "Mereka ini langsung turun ke lapangan untuk penyidikan. Selain penyidikan, kita membina petani supaya mereka enggak salah," ujar Gamal. Sampai saat ini bantuan penggantian bibit palsu kelapa sawit sebanyak 5.000 ha. Sementara itu, peluasan daerah perkebunan sebanyak 2.500 ha. Dengan pembinaan langsung kepada petani, General Manager Asian Agri Freddy Widjaya menargetkan perluasan lahan dari 11.242 ha pada 2014 menjadi 15.000 ha pada tahun ini. "Target utama perkembangan ini ialah Medan, Riau, dan Jambi. Pada tiga tempat itu, kami punya operasi," cetusnya.