Pacu Pemulihan, Anggaran PEN 2021 Naik Jadi Rp533,09 Triliun

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menaikkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dari Rp403,9 triliun menjadi Rp533,09 triliun.

Besarnya anggaran PEN di 2021 itu mendekati realisasi penyerapan anggaran PEN 2020 yang mencapai Rp579,78 triliun. Langkah itu diambil karena pemerintah melihat masih masih perlunya dukungan fiskal dalam masa pemulihan di 2021.

"Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di 2021 ini besarnya Rp553 triliun. Artinya, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan dukungan yang sama dengan 2020," jelasnya saat jadi pembicara dalam Business Challaenges 2021 bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan Bisnis Indonesia secara virtual, Selasa (26/1).

Airlangga memerinci, anggaran PEN 2021 itu akan difokuskan pada enam sektor dan dibagi ke dalam empat klaster. Pertama, klaster kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp104,70 triliun akan digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, dan bantuan iuran BPJS untuk PBPU atau BP.

Klaster kedua yakni perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp150,96 triliun. Anggaran itu disebar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos tunai untuk 10 juta KPM, subsidi kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan diskon listrik.

"Diskon listrik terus dilakukan walau sebagian program itu ada yang dilanjutkan 6 bulan dan ada yang 3 bulan secara bertahap. Misalnya, diskon listrik 3 bulan digratiskan kemudian 3 bulan berikutnya 50%," jelas Airlangga.

Klaster ketiga yakni program prioritas dengan alokasi anggaran Rp141,36 triliun yang akan mendukung kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

Klaster keempat ialah dukungan UMKM dan pembiayaan koorporasi sebesar Rp156,06 triliun yang akan digunakan untuk subsidi bunga KUR dan non-KUR, penjaminan loss limit UMKM dan koorporasi, imbal jasa penjaminan UMKM dan koorporasi, pembiayaan PEN lainnya, penempatan dana, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang menjalankan penugasan yakni Hutama Karya, ITDC, Pelindo III dan Kawasan Industri Wijayakusuma. (E-2)