Dedi Mulyadi: Beras Impor Vietnam Rugikan Petani

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengkritik masuknya ribuan ton beras asal Vietnam ke Indonesia.

Saat ini, ratusan ton beras yang dibanderol Rp 9 ribu per kilogram itu membanjiri Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. 

Dedi menilai masuknya ribuan ton beras asal Vietnam yang dibanderol Rp9 ribu per kilogram akan berdampak terhadap hajat petani dan pedagang. 

"Kalau dihajar dengan beras impor harga Rp 9 ribu bisa membunuh pedagang dan petani," kata Dedi, Senin (19/1)

Menurut Dedi, semestinya semestinya importir berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk melihat stok beras sebelum mendatangkannya dari luar. 

Hal ini, kata Dedi, sangat penting agar petani tidak terus ditekan dengan berbagai kepentingan yang bersifat jangka pendek. 

"Jangan terus-terusan para petani itu dibunuh," kata mantan Bupati Purwakarta itu. 

Apalagi, kata dia, stok beras nasional masih mencukupi. Saat ini, para petani juga tengah memasuki musim tanam. Artinya, kata Dedi, dalam beberapa bulan ke depan stok padi lebih dari cukup. 

"Tujuan impor itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau enggak dibutuhkan ngapain impor," ujar Dedi. 

Saat ini harga gabah di tingkat petani Rp6 ribu per kilogram. Harga tersebut, kata dia, tak kunjung naik karena sudah memasuki masa tanam. Ia menilai harga itu bakal terjun jika pasar dibanjiri beras impor murah. 

"Jadi jangan dulu buru-buru impor. Apalagi impor barang yang di sini banyak," kata politikus Golkar itu.  

Seperti diketahui beras murah Vietnam membanjiri Pasar Induk Cipinang. Beras berjenis jasmine itu diimpor salah satunya oleh PT Sarinah. 

Menurut para pedagang, beras jasmine merupakan beras khusus yang dijual di atas Rp 12 ribu per kilogram. Tapi ketika dibuka karungnya, para pedagang menilai beras itu bukan beras khusus tapi beras biasa. 

Soal itu, Dedi meminta agar polisi mengusut perkara masuknya beras murah asal Vietnam ke Pasar Induk Cipinang. 

"Kalau bertentangan dengan asas keadilan bagi petani proses hukum dong," tandasnya

Ia juga mendorong kepolisian untuk mendalami dokumen perizinan impor beras tersebut. 

"Seringkai izin impor itu kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan utama. Seringkali ada muatan, ada boncengan. Kalau izin impornya untuk yang Rp12 ribu, mungkin logis karena beras khusus dengan kualifikasi tertentu. Tapi kalau kemudian yang dikirim adalah beras yang Rp 9 ribu, ya wasalam para pedagang di pasar," pungkasnya. (Ant/OL-8)