Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DI tengah kondisi disrupsi teknologi yang menuntut dilakukannya pengembangan sumber daya manusia (SDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong mahasiswa vokasi untuk selalu adaptif.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Eko Cahyanto dalam wisuda nasional bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2020 secara virtual, Sabtu (28/11).
"SDM industri harus adaptif dalam kondisi saat ini, di tengah disrupsi teknologi dan pandemi covid-19 yang mengubah banyak hal dari kehidupan kita," ujar Eko dalam kanal Youtube Kemenperin, Sabtu (28/11).
Eko menuturkan, serapan lulusan pendidikan vokasi di dunia kerja menurun selama setahun belakangan ini. Pada 2019 serapan lulus pendidikan vokasi sebesar 81,89% untuk SMK dan 51,91% untuk perguruan tinggi. Sedangkan, pada 2020, serapan lulusan pendidikan vokasi di dunia kerja sebesar 75,70% untuk SMK dan 47,85% untuk perguruan tinggi.
Dia berpesan, agar para lulusan SMK, Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) dan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) yang berprestasi agar diarahkan untuk melanjutkan kuliahnya lalu direkrut menjadi guru.
"Sedangkan, untuk lulusan Politeknik berprestasi di dorong untuk melanjutkan kuliah kembali dan selanjutnya dipersiapkan menjadi dosen," kata Eko.
Adapun, wisuda nasional Kemenperin mengusung tema Skills for the Future, meluluskan sebanyak 1.889 siswa SMK serta 3.866 mahasiswa politeknik dan akademi komunitas tahun ajaran 2019/2020 dari seluruh unit pendidikan di lingkungan Kemenperin.
"Untuk lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas, rata-rata telah terserap baik bekerja di industri, kuliah lanjut dan menjadi wirausaha sebesar 47,85% atau sebanyak 1.850 orang," jelas Eko.
Hingga tahun-tahun mendatang, Eko menyebut, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dengan pemuda-pemudi produktif bakal mendominasi penduduk Indonesia.
"Bonus demografi ini merupakan modal penting bagi kami untuk menyiapkan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing untuk mendorong percepatan hilirisasi industri demi program subtitusi impor, pungkas Eko. (E-3)
"Iya 200 lebih, detailnya tanya ke Kemenperin. Kalau kami hanya memantau apakah perusahaan itu melaksanakan mekanisme protokol pencegahan Covid-19 atau tidak."
Masih ada perusahaan yang tidak masuk daftar pengecualian, tetapi tetap beroperasi. Sanksi tegas pun diberikan apabila perusahaan itu masih membandel.
"Ya (dicabut). Toh hanya kurang lebih 1 bulan saja. Kecuali produksi bahan-bahan yang memang diperlukan saat pandemi ini," kata Abdul Azis.
"Ini masalah komunikasi. Seharusnya Kemenperin yang mengikuti pemprov karena pemprov yang memegang komando di daerah itu."
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Diketahui, ada 200 lebih perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin. Hal ini lah, sebut Zita yang bisa membuat pembatasan sosial gagal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved