Pacu Literasi Keuangan, Pemerintah dan Industri Harus Bersinergi

DIGITALISASI sudah merambah luas pada sektor keuangan. Masyarakat semakin akrab dengan transaksi dan pembelian produk secara daring.

Namun, aspek literasi keuangan di tengah masyarakat menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan pelaku usaha jasa keuangan. Saat ini, inklusi keuangan cukup memuaskan, dengan persentase 76,19%. Namun, tingkat literasi masyarakat masih jauh dari target.

Tingkat inklusi yang tinggi menjadi tidak optimal terhadap ekonomi, saat tingkat literasi baru mencapai 38% dari target 50%. Ada tiga isu utama dalam literasi keuangan, yakni upaya literasi, akses perbankan dan teknologi.

Baca juga: Pandemi Belum Reda, BI: Sistem Keuangan Masih Kuat

“Paling penting untuk didorong saat ini bagaimana sinergi lintas industri dan antar industri dengan pemerintah (OJK),” ujar Sekretaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Ahmad Solichin Luftiyanto dalam seminar virtual, Selasa (17/11).

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara sepakat bahwa persoalan terkait perlindungan konsumen di sektor keuangan membutuhkan sinergi dari semua pihak. Termasuk, pemerintah, industri, serta masyarakat.

Tirta menilai rendahnya literasi disebabkan kondisi masyarakat yang belum optimal dalam memahami risiko dan kewajiban sebagai konsumen keuangan. Padahal, akses terhadap pembelian produk keuangan sudah cukup baik. Namun tidak diimbangi dengan pemahaman dari sisi pemilik dana.

"Dia pikir pokoknya taruh uang sudah diawasi OJK lalu aman. Tidak seperti itu. Teknologi ini juga ada resikonya," pungkas Tirta.

Baca juga: Potensi Ekonomi Digital RI Besar, Menkeu: Harus Dimanfaatkan

Menghadapi kondisi tersebut, program perlindungan konsumen dilakukan secara prefentif dan kuratif terhadap seluruh aspek. Itu melibatkan penyedia layanan keuangan dan peminjam.

Edukasi yang digalakkan akan percuma, jika masyarakat tidak terlibat dalam upaya peningkatan literasi keuangan digital. Misalnya, kebocoran data. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (APTSI) 2018, perilaku masyarakat berpotensi menyebabkan kebocoran data di platform digital.

“60% pengguna internet Indonesia mau berbagi foto di dunia maya dengan sukarela. Mereka juga mengumbar data pribadi, seperti tanggal lahir sebesar 50%, 46% alamat email, alamat rumah 30% dan nomor telepon 21%,” terangnya.(OL-11)