Terus Dipersolek, PLBN Aruk Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Baru

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar). Tujuannya untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Dalam keterangan resminya, Kamis (12/11), Menteri PU-Pera Basoeki Hadimoeljono mengatakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur itu menelan ratusan miliar rupiah. Terlebih, pengembangan kawasan perbatasan kini tidak hanya dengan membangun PLBN, namun kawasan tersebut juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," katanya.

Ia memaparkan, pembangunan PLBN Aruk tahap I meliputi zona inti yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo para Maret 2017. Zona inti PLBN Aruk dibangun di atas lahan 9,1 ha dengan total luas bangunan 7.619 m3 dan menelan anggaran sebesar Rp131 miliar.

Bangunan yang berada pada zona inti meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, checkpoint, serta hardscape dan landscape kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.

Sementara pada tahap II, infrastruktur penunjang yang diselesaikan di antaranya gedung karantina, mes pegawai, sarana ibadah, toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp210 miliar.

Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Soekarno, rumah karyawan, gedung insinerator, penataan landscape zona sub inti, dan sarana lain dengan anggaran Rp117 miliar. "Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektare," jelas Basuki.

Di samping itu, untuk mendukung pembangunan PLBN Aruk, Kementerian PU-Pera merevitalisasi 40 unit rumah khusus yang dibangun pada 2012 bagi PNS/TNI/Polri dan pegawai yang bekerja di perbatasan.

Revitalisasi telah dilakukan pada tahun 2019 dengan biaya Rp1,7 miliar, berupa pekerjaan instalasi air bersih dan air kotor, pembuatan sumur bor, instalasi listrik dan pemasangan KWH, pekerjaan struktur, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 332 meter dan pembuatan saluran drainase. (E-2)