DPR Siap Ubah Regulasi Angkutan Umum

KETUA Dewan Perwakian Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengatakan pihaknya bersedia merevisi UU lalu lintas dan angkutan jalan apabila dibutuhkan. DPR memandang perlu meminta masukan dari kementerian terkait yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika untuk dibahas bersama.

"Kalau memang itu diperlukan yang kita lakukan (revisi) kalau tidak perlu, ya tidak usah. Kita himpun dulu masukan yang lebih lengkap dari para pemangku kepentingan dan pelaku bisnis," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

Menurut pengakuannya, dewan berencana mengundang kementerian yang berwenang saat DPR kembali bersidang pasca reses. DPR dijadwalkan masuk kembali pada 6 April mendatang. Hal itu dirasa perlu sebab dewan tidak ingin persoalan transportasi berbasis aplikasi menjadi berlarut-larut.

"Tentu saja pasti, berdasarkan keadaan ini setelah reses kita akan melakukan pemanggilan tapi jika perlu dilakukan sesegera mungkin. Pimpinan DPR terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari masalah ini," imbuh dia.

Di bagian lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpandangan keberadaan transportasi berbasis aplikasi telah menciptakan bisnis baru di Indonesia. Negara harus jeli membaca peluang tersebut terutama hal itu berkaitan dengan pelayanan publik.

Ia menyarankan, jika nantinya pemerintah memberikan izin yang legal terhadap transportasi online, maka kementerian terkait perlu juga mempertimbangkan konsekuensinya.

"Negara harus lebih cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor tradisional. Bluebird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah berbisnis itu berpuluh-puluh tahun, sekarang tiba-tiba orang dengan aplikasi dia komando semua yang punya mobil jadi pengusaha-pengusaha. Itu enggak boleh dimatikan," terangnya. (OL-2)