Perpanjangan GSP Bantu Kinerja Ekspor

PEMERINTAH Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. GSP diberikan untuk lebih dari 700 produk ekspor asal Indonesia.

Perpanjangan preferensi tarif GSP itu disambut baik pemerintah Indonesia dan diharapkan membantu kinerja ekspor.

“Pemberian fasilitas GSP dinilai akan membantu kinerja ekspor Indonesia ke AS di tengah menurunnya perdagangan internasional akibat pandemi covid-19,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan pers, kemarin.

GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada 1980.

Dalam beberapa tahun terakhir pemberian perpanjangan fasilitas GSP oleh AS relatif jarang terjadi. Bahkan fasilitas GSP telah dihentikan kepada sejumlah negara seperti India dan Turki pada 2018.

Tingginya intensitas kerja sama di bidang perdagangan antara kedua negara juga menjadi katalis yang efektif bagi peningkatan arus investasi dua pihak, termasuk dari AS ke Indonesia.

Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC), pada 2019 lalu, ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai US$2,61 miliar. Angka itu setara dengan 13,1% dari total ekspor Indonesia ke AS, yakni US$20,1 miliar.

Ekspor GSP Indonesia pada 2019 berasal dari 729 pos tarif barang dari total 3.572 pos tarif produk yang mendapatkan preferensi tarif GSP.

Hingga Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia ke AS tercatat sebesar US$1,87 miliar atau naik 10,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Indonesia saat ini merupakan negara
pengekspor GSP terbesar ke-2 di AS setelah Thailand yang nilainya setara US$2,6 miliar.

Perdagangan terbatas

Luhut menambahkan dalam rangka menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengoptimalkan tingginya potensi kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara, Indonesia akan
mengusulkan diadakannya negosiasi limited trade deal (LTD) atau kesepakatan perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan AS.

“LTD yang akan mencakup kerja sama perdagangan, investasi, hingga sektor informasi, komunikasi, dan teknologi, diharapkan dapat membantu mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan AS
hingga mencapai US$60 miliar pada 2024,” ujarnya.

Pengumuman perpanjangan GSP itu dibuat berselang sehari seusai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Jakarta pada 29 Oktober 2020.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan penyelesaian review GSP ini merupakan buah dari rangkaian diplomasi yang secara intensif dilakukan pemerintah Indonesia dalam
beberapa waktu terakhir.

“Pemberian fasilitas GSP merupakan salah satu wujud konkret kemitraan strategis di antara kedua negara yang tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga bisnis di AS,” ujarnya.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi , perpanjangan fasilitas GSP itu menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah negeri ‘Paman Sam’ ini terhadap berbagai perbaikan regulasi
domestik yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif. (E-3)