Senin 26 Oktober 2020, 10:49 WIB

Sistem Perbendaharaan Andal, Praktik Lancung Dapat Dicegah

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Sistem Perbendaharaan Andal, Praktik Lancung Dapat Dicegah

Antara
Warga berjalan dengan latar belakang proyek pembangunan gedung bertingkat di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Indonesia telah memiliki sistem pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara yang dapat diandalkan di tengah tekanan dampak pandemi covid-19. Itu karena telah dilakukan reformasi sistem perbendaharaan sejak 16 tahun silam.

"Pada saat kita menghadapi covid ini kita telah memiliki sistem yang reliable dari sisi keuangan negara sehingga kita mampu untuk segera melakukan adjustment, adaptif, responsif, itu bisa dilakukan secara luar biasa, segera dan fleksibel. Ini karena kita memiliki sebuah sistem yang sudah dibangun sejak 15-16 tahun lalu," tuturnya saat memberi sambutan dalam acara Bedah Buku berjudul Treasury Indonesia: Modernisasi Perbendaharaan Berkelas Dunia secara virtual, Senin (26/20).

Sri Mulyani mengatakan reformasi pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara dilakukan kala Indonesia memiliki 3 paket undang undang tentang keuangan negara, perbendaharaan negara dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan negara pada periode 2003-2004 silam.

Sejak saat itu pula, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki fungsi untuk mengelola perbendaharaan negara. Lahirnya DJPb juga menandai titik awal reformasi tersebut.

"Sejak itu DJPb melakukan berbagai inisiatif dan inovasi di dalam melakukan modernisasi, perbaikan tata kelola dan pengelolaan dari sisi peningkatan reputasi dan kredibilitas," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia menambahkan kala dirinya dipercaya menjadi menteri keuangan pada 2005 citra dan reputasi DJPb tidak begitu baik. Di kantor-kantor wilayah DJPb misalnya, stigma pencairan anggaran harus menggunakan jasa calo menjadi gambaran yang melekat di masyarakat.

Untuk memerbaiki dan mengubah stigma itu, maka dilakukan pembentukkan front office, middle office dan back office di tiap kantor wilayah DJPb. Perlahan tapi pasti, praktik sogok-menyogok di kantor wilayah DJPb dapat ditekan.

"Kantor-kantor menjadi kantor pelayanan relatif baik, dilakukan otomatisasi di dalam pelayanan, sehingga masyarakat semakin tahu," kata Sri Mulyani.

Reformasi lain yang dilakukan ialah penerapan modul penerimaan negara. Melalui modul itu, dapat diketahui dengan jelas arus uang masuk ke kas negara. Itu pula kata Sri Mulyani yang menekan praktik lancung di kantor-kantor wilayah DJPb. (E-3)

Baca Juga

MI/Reza Sunarya

Kemenhub Gandeng Astra Uji Coba Car Terminal di Patimban

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 30 November 2020, 21:14 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gandeng perusahaan manufaktur Astra  dalam uji coba bongkar muat car terminal di Pelabuhan...
Ist

Fintech Mulai Merambah ke Sektor Pertanian

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 November 2020, 18:08 WIB
Dengan fintech pertanian, petani sekarang memiliki peluang yang lebih baik untuk menjalin hubungan langsung dengan pemberi...
DOK KEMENTAN

Mentan Ajak Perguruan Tinggi Bangun SDM Pertanian Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 November 2020, 15:19 WIB
Menurut Mentan, perguruan tinggi memiliki tanggungjawab yang sama dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya