SEBANYAK 28 bank pelaksana/penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mengalami perubahan kuota dana. Perubahan kuota itu dilakukan
berdasarkan kinerja bank pelaksana.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Arief Sabaruddin mengungkapkan bahwa kuota untuk bank pelaksana akan dibagi berdasarkan provinsi, dengan melihat besaran minat masyarakat terhadap bank yang bersangkutan di Sistem Informasi KPR Bersubsidi alias SiKasep, serta follow up dan respons bank pelaksana terhadap masyarakat yang sudah berada
pada tahap tiga ke atas di SiKasep.
“Kuota dana FLPP akan diberikan kepada bank pelaksana dengan nilai rapor minimal 70% dan memenuhi hal-hal yang saya sampaikan di atas. Responsif terhadap permintaan masyarakat di SiKasep karena data ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan,” kata Arief dalam keterangan tertulis, kemarin.
Berdasarkan kinerja bank pelaksana triwulan III TA 2020, sebanyak 28 bank pelaksana yang terdiri atas 5 bank nasional dan 23 bank pembangunan daerah mengalami perubahan kuota dari sisa dana FLPP yang ada. Sisanya sebanyak 14 bank pelaksana yang terdiri atas 5 bank nasional dan 9 bank pembangunan daerah lainnya tetap dengan jumlah kuota yang telah disepakati sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Layanan PPDPP Christ Robert Marbun mengatakan penilaian rapor bank pelaksana dilihat dari indikator operasional, indikator keuangan, dan kinerja pencapaian bank pelaksana.
Berdasarkan database PPDPP, realisasi FLPP per 21 Oktober 2020 telah mencapai 95.708 unit senilai Rp9,77 triliun atau setara dengan 93,37% dari target yang telah ditetapkan pemerintah kepada PPDPP untuk 2020. Dengan begitu, total penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga 2020 telah mencapai 751.310 unit untuk Rp54,14 triliun. (Ant/E-3)
