Kementerian Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama dengan CIPS

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan jalin kerja sama dengan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) terkait informasi faktual dalam pembuatan kebijakan.

“Penandatanganan MOU ini menggarisbawahi komitmen Menteri Ketenagakerjaan bahwa pembuat kebijakan butuh informasi faktual dalam pembuatan kebijakan publik. MOU ini mendorong kita bersama-sama untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki proses rekrutmen dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri," ujar Direktur CIPS Rainer Heufers dalam keterangan pers yang diterima Mediaindonesia.com, Senin (21/3).

''Prosedur rekrutmen yang sekarang merugikan TKI yang bekerja demi memperbaiki kehidupan dirinya, keluarganya, dan juga perekonomian bangsa Indonesia,” ujar Rainer.

TKI mengirimkan 8,6 miliar USD atau hampir setara dengan Rp120 triliun kepada keluarga di kampung halamannya di tahun 2015. Uang ini digunakan untuk mengurangi kemiskinan, mengirimkan anak ke sekolah, membangun rumah, dan memulai wirausaha.

Walaupun adanya peran penting remitansi bagi Indonesia, TKI masih diperlakukan secara buruk dan bahkan 'disekap' selama di penampungan oleh agen-agen TKI sebelum pemberangkatan.

Menurut riset CIPS, proses rekrutmen menghabiskan biaya setidaknya lebih dari 8 bulan gaji dan membutuhkan proses selama 3-4 bulan.

Wawancara CIPS dengan TKI di Singapura mengungkapkan bahwa ketika datang di Singapura, gaji mereka dipotong oleh agen TKI dan hanya tersisa Rp100 ribu- Rp200 ribu selama 8-10 bulan. (RO/X-11)