Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PEMERINTAH masih perlu melanjutkan kebijakan bantuan sosial hingga tahun depan mengingat ekonomi belum sepenuhya pulih seperti sedia kala.
Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri mengatakan tahun depan ekonomi Indonesia masih berada pada tahap survival.
“Tahun ini sampai pertengahan tahun depan adalah survival mode. Setelah semua kembali normal, kita baru masuk ke fase ekspansi. Saya tidak punya bayangan ekonomi harus growth dengan tinggi, kita recover dulu saja,” ungkapnya dalam sebuah diskusi, kemarin.
Hal senada dikemukakan Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro. Ia menilai ketidakpastian akibat pandemi yang berdampak pada melemahnya perekonomian masih akan terjadi di 2021. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengungkit daya beli masyarakat guna menahan tekanan dampak pandemi.
“Kebijakan stimulus 2021 untuk mendorong daya beli itu masih dibutuhkan, ini memang tricky part untuk pemerintah ketika menyajikan APBN 2021. Kita tahu APBN 2021 ini satu kesatuan dengan 2020 dan nanti di 2022. Jadi, 2020 itu kita temanya ada relieve, 2021 restrart, dan 2022 adalah recovery,” ujarnya.
Pada fase restart itu, lanjutnya, perlu ada support melalui stimulus dan mendorong competitiveness.
Saat ini permintaan terhadap barang melemah lantaran pendapatan masyarakat menengah ke bawah berkurang atau bahkan hilang. Di sisi lain, masyarakat menengah atas lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank ketimbang membelanjakannya.
“Dari data per Agustus, kalau dilihat, data penabung meningkat pesat. Di Agustus saja penabung di atas Rp5 miliar itu sudah naik Rp373 triliun year to date. Bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu hanya Rp115 triliun,” jelas Andry.
Hal itu mengindikasikan kalangan menengah ke atas cenderung untuk menabung ketimbang konsumsi. Dengan kondisi seperti itu, memang perlu ada penyeimbang guna mendorong permintaan.
Terlepas dari itu, Andry mengatakan penanganan pandemi covid-19 tetap menjadi kunci di masa seperti ini. Semakin lama penanganan dilakukan berimbas pula pada lamanya pemulihan ekonomi yang diagendakan pemerintah.
Chatib memaparkan tren pemulihan ekonomi tidak akan seperti kurva V. “Kalau enggak bisa bentuk V, kemungkinannya apakah di L, U, W, apa seperti lambang Nike turun kemudian naik, tapi lambat,” pungkas dia. (Iam/E-1)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved