Pemerintah Dorong Budaya Korporasi di Sektor Pertanian

PEMERINTTAH berkomitmen melakukan transformasi ekonomi di sektor pertanian. Hal itu dilakukan dengan mendorong birokrasi yang selama ini belum mendukung lompatan nilai dalam mensejahterakan petani dan nelayan untuk beralih fokus kepada korporasi petani maupun nelayan.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir dimana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah. Kalau di swasta bisa maka pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari siaran pers, Selasa (6/9).

Baca juga: Ekonomi Kontraksi, Sektor Pertanian Masih Tumbuh Positif

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar. Tujuannya yakni agar tercipta skala ekonomi yang efisien serta mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi. Hal itu juga dapat membantu menghubungkan petani dan nelayan ke konsumen.

Pemerintah merasa perlu mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi. "Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," ujar Airlangga.

Menurutnya model bisnis tidak dapat diseragamkan di tiap daerah atau pun perusahaan. Khusus pada pertanian dan kelautan, itu bergantung pada komoditasnya. Pemerintah saat ini berupaya mendorong memberikan nilai tambah melalui integrasi teknologi dengan komoditas pertanian maupun kelautan.

Saat ini, imbuh Airlangga, Presiden meminta agar sektor pertanian yang memproduksi beras, jagung, hortikultura, ternak sapi dan ayam menjadi fokus pemerintah. "Itu sektor-sektor yang diharapkan bisa menjadi pengungkit nilai tambah untuk petani dan nelayan,” pungkasnya. (Mir/A-1)