Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
INKLUSI keuangan memegang peranan penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
Untuk mempercepat inklusi keuangan saat pandemi covid-19, pemerintah mempercepat penyaluran kredit modal kerja terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sehingga, sektor UMKM dapat bergerak di masa krisis.
"Dengan mempercepat penyaluran kredit bagi UMKM, dapat meningkatkan aktivitas UMKM dan mendekati kondisi normal," ujar Iskandar dalam diskusi virtual, Senin (5/10).
Baca juga: Menkeu Yakin Negara ASEAN Saling Bantu Saat Pandemi
Di tengah gelombang PHK dan melemahnya daya beli masyarakat, inklusi keuangan dikatakannya memiliki peran penting. "Sementara gerakan menabung menjadi prioritas berikutnya. Mengingat perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil," imbuh Iskandar.
Salah satu upaya untuk mempercepat inklusi keuangan ialah peluncuran Bantuan Presiden (Banpres) produktif untuk sektor UMKM. Bantuan sebesar Rp2,4 juta ini menargetkan 12 juta pelaku usaha.
Pemerintah berencana meningkatkan target penerima bantuan menjadi 15 juta pelaku usaha. Selain itu, telah diluncurkan kredit usaha mikro hingga Rp10 juta untuk ibu rumah tangga, dengan bunga 0% pada tahun ini.
Baca juga: Realisasi Keuangan Syariah Baru 8,5%, Wapres: Potensi Masih Besar
Iskandar menyebut upaya percepatan inklusi keuangan terus berlanjut. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga 6% kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah keringanan dengan restrukturisasi kredit.
Sebagai informasi, indeks inklusi keuangan di Indonesia pada 2019 berada di kisaran 76,2%. Walau mengalami peningkatan, indeks ini tergolong rendah dibandingkan negara-negara emerging market.
India dan Tiongkok misalnya, indeks inklusi keuangan sudah mencapai 80%. Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara kawasan ASEAN. Pada 2017, indeks inklusi keuangan Malaysia mencapai 85% dan Thailand mencapai 82%.(OL-11)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved