Diskon Pelancong Bisa Ancam Balik Wisata

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengritik rencana pemerintah untuk memberikan diskon bagi para pelancong atau traveller sebagai bagian dari stimulus di sektor pariwisata. Faisal menilai rencana itu kurang tepat dilakukan lantaran pandemi covid-19 belum usai.

“Karena penyebaran pandemi sampai sekarang masih terus meningkat, bahkan mengalami akselerasi kalau dilihat pertambahan kasus positif per harinya. Jika dipaksakan, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan wabah seperti di Bali yang justru akhirnya memaksa bisnis pariwisata di beberapa tempat di sana harus tutup juga,” ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk stimulus di sektor pariwisata. Stimulus akan dirilis berbarengan dengan pendistribusian vaksin covid-19 pada Desember 2020.

Rincian alokasi dana itu akan diberikan dalam bentuk diskon paket pariwisata sebesar 50% kepada setiap 1 pemilik nomor induk kependudukan (NIK) dengan diskon maksimal Rp2,35 juta per NIK.

Cara ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect sebanyak 4,58 kali sampai 5,85 kali atau senilai dengan Rp9,34 triliun sampai Rp11,93 triliun.

Faisal menyarankan pemerintah lebih baik memberikan bantuan dan subsidi tersebut kepada pelaku usaha di sektor pariwisata agar bisa bertahan dalam kondisi pandemi.

Akan lebih baik, menurutnya, jika pemerintah memberikan stimulus berupa subsidi gaji atau dengan membeli okupansi kamar hotel yang dipakai untuk isolasi mandiri penderita covid-19.

“Selain itu, stimulus yang lebih baik juga bisa dengan pelayanan swab test gratis bagi masyarakat yang terpaksa harus bepergian dengan pesawat terbang, bukan hanya menerapkan SOP sehingga risiko para traveller untuk terpapar bisa diminimalisasi,” pungkas Faisal.

Perluas sasaran

Di sisi lain, untuk membantu keberlangsungan dan daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, dalam menghadapi dampak pandemi covid-19, pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Sasaran penyaluran tahap awal adalah 9,1 juta orang. Kami telah mengirimkan surat mengusulkan perluasan sasaran penerima menjadi 12 juta pelaku usaha mikro. Surat usulan sedang ditelaah oleh Kementerian Keuangan,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melalui keterangan resmi, kemarin.

Teten menyampaikan realisasi penya­luran banpres periode Agustus–September telah mencapai 72,46% dengan nilai Rp15,93 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp2,4 juta/pelaku usaha.

Lebih lanjut, Teten memerinci bahwa program banpres produktif usaha mikro menyasar pelaku usaha mikro yang masih unbankable dan belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Program ini bertujuan mendorong usaha mikro untuk masuk dalam pembiayaan formal. (E-3)