INDONESIA merupakan negara kepulauan yang memiliki perbatasan dengan sejumlah negara. Di daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara di lautan, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan juga Timor Leste.
Hal ini menunjukkan bahwa perbatasan Indonesia memiliki potensi terjadinya berbagai permasalahan nasional, seperti gesekan yang berasal dari luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam hal ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat berperan dalam menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.
Saat ini, TNI memiliki banyak pos penjagaan di seluruh pelosok Nusantara. Dalam menjalankan pos-pos tersebut diperlukan penyediaan energi yang berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan TNI dalam penyediaan energi untuk menunjang aktivitas pos penjagaan TNI. Yakni melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu tenaga surya.
Energi surya tersedia melimpah di Indonesia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dengan memanfaatkan energi surya, dalam hal ini PLTS Terpusat, pos jaga TNI diharapkan dapat mandiri dalam penyediaan energi tanpa harus bergantung pada suplai bahan bakar fosil yang selama ini digunakan.
Menghadapi berbagai tantangan yang ada, pada 2019 sebanyak 22 PLTS Terpusat di Pos Jaga TNI berhasil dibangun, yang tersebar di sejumlah provinsi. Antara lain Kalimantan Barat (5 PLTS Terpusat), Kalimantan Utara (5 PLTS Terpusat), Papua (9 PLTS Terpusat), dan Papua Barat (3 PLTS Terpusat).
Dana APBN yang digunakan untuk melakukan pembangunan PLTS tersebut sebesar mencapai Rp30.569.559.240. Panglima TNI melalui surat dinas kepada Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama kedua pihak. Sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh TNI yang bertugas di pos jaga setempat, seperti para TNI di pos jaga Pujungan, Kalimantan Utara. “Terima kasih kepada Kementerian ESDM atas pembangunan PLTS di pos jaga kami. Semoga semakin jaya,” ungkap mereka.
Akselerasi pemanfaatan energi surya Pemerintah melalui Kementerian ESDM menempuh beberapa langkah taktis dalam mendorong penambahan kapasitas pembangkit energi surya. “Energi surya kita dorong secara masif dengan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 2.089,4 MW hingga tahun 2024. Ini waktu tepat untuk mengakselerasi,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9).
Adapun strategi yang ditempuh Pemerintah antara lain dengan tetap mengembangkan PLTS skala besar, salah satunya bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Ini dilakukan dalam rangka menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.
Selain itu, Pemerintah juga akan mengembangkan PLTS di area lahan bekas tambang sebesar 2.300 MW. Di antaranya Bangka Belitung (1.250 MW), Kutai Barat (1.000 MW), dan Kutai Kartanegara (53 MW). Adapun untuk PLTS Terapung akan dibangun pembangkit dengan kapasitas 857 MW yang tersebar di Jawa Tengah (Waduk Wonogiri, Waduk Mrica di Banjarnegara), Jawa Timur (Waduk Sutami di Karangkates, Waduk Wonorejo di Tulung Agung), Jawa Barat (Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling), dan Sumatra Barat (Waduk Singkarak). Kementerian ESDM juga mengembangkan PLTS cold storage dengan mengoptimalkan dana APBN bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah pesisir atau kluster ekonomi maritim. Terakhir, pengembangan PLTS Hybrid di wilayah 3T khusus Indonesia bagian Timur.
Kementerian ESDM berkomitmen mendorong pengembangan pembangkit berbasis energi bersih dalam penyediaan energi nasional ke depan. Rencananya, Pemerintah akan menambahkan 16,7 Giga Watt (GW) dalam kurun waktu 10 tahun sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara 2020-2029.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan beberapa tantangan dalam pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan. Tantangan pertama adalah keekonomian EBT yang dinilai masih belum kompetitif dibandingkan dengan harga pembangkit berbahan bakar fosil.
“Harga EBT masih relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit konvensional,” katanya, Rabu (23/9).
Kedua, lanjutnya, ialah sifat pembangkit yang intermittent, seperti PLT Surya dan PLT Bayu, sehingga memerlukan kesiapan sistem untuk menjaga kontinuitas pasokan tenaga listrik. Sebaliknya, pembangkit EBT yang least cost (ongkos rendah) dan faktor kapasitasnya bagus, seperti PLT Air, PLT Minihidro, dan PLT Panas Bumi, umumnya terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban. Hal tersebut membutuhkan waktu relatif lama dalam pembangunan, mulai dari perizinan, kendala geografis, hingga keadaan kahar (longsor).
Menteri ESDM meyakini Indonesia sebagai negara tropis sangat cocok dan punya potensi besar dalam mengembangkan EBT, terutama dari pemanfaatan energi matahari. Mengingat, penyinaran energi surya tersebut di Indonesia lebih panjang dibandingkan negara lainnya. “Sangat bisa (mengandalkan energi surya), karena negara tropis. Penyinaran matahari lebih panjang dari negara lain,” tandasnya. (Ifa/S2-25)
