Kontraksi Ekonomi Akibat PSBB DKI Diprediksi 1%

PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diyakini memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibat penerapan kebijakan ‘rem darurat’ tersebut, perekonomian diprediksi akan tumbuh di kisaran negatif atau mengalami kontraksi hingga minus 1%.

Akan tetapi, dampak negatif jangka pendek tersebut dinilai masih bisa ditoleransi asalkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama memitigasi pandemi dengan baik karena prospek perekonomian juga harus dilihat dari perspektif jangka panjang.

“Pada PSBB kali ini, perekonomian, menurut perhitungan kami, akan terkontraksi hingga minus 1% per dua pekan PSBB diterapkan,” cetus pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, saat dihubungi, Selasa (16/9). Ia mengasumsikan dalam dua pekan periode PSBB, pertumbuhan perekonomian berada di kisaran minus 0,6% hingga minus 1%.

Faishal menambahkan, penilaian atas dampak perekonomian PSBB tidak bisa dilihat dalam 1-2 hari ketika status tersebut diterapkan.

“Saya lihat hari pertama pelaksanaan PSBB ke-2 ini belum terlalu terlihat, baik mobilitas masyarakat maupun dampak perekonomian. Hal itu disebabkan masih banyak perusahaan yang menunda aktivitas work from home (WFH) atau meliburkan karyawan,” tegas dia, kemarin.

Dampak PSBB terhadap mobilitas masyarakat, tambah Fithra, dapat dipantau dari Google Mobility Report yang, hingga kemarin, sudah terlihat hampir mengalami recovery dari PSBB tahap 1.

“Pada awalnya, mobilitas masyarakat seperti pada Januari 2020, dengan adanya PSBB jilid II ini pasti sudah turun lagi. Yang terdampak paling besar pasti perhotelan, perdagangan, dan juga transportasi paling besar dampak negatifnya,” tuturnya.

“Sekali lagi jangan dilihat jangka pendeknya, tetapi dilihat jangka panjangnya seperti yang dikatakan Presiden bahwa variabel kesehatan itu penting,” kata dia. Sebagai contoh, Wuhan yang saat lockdown tumbuh negatif. Namun, begitu pandemi berhasil diatasi, ekonomi di Tiongkok tumbuh kembali di kisaran positif.

Peranan BI

Analis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI Teuku Riefky mencermati, sejak Maret 2020, Bank Indonesia (BI) semakin memperhatikan risiko pertumbuhan ekonomi.

BI disebut mengubah sikap kebijakannya menjadi preemptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi dampak krisis kesehatan sekaligus mengelola stabilitas pasar keuangan.

Namun demikian, menurut Teuku, meningkatnya risiko kontraksi ekonomi global yang semakin dalam ditambah dengan kemungkinan penyebaran virus yang berkepanjangan di Indonesia, telah menimbulkan ketidakpastian di pasar setidaknya sejak awal September.

“Akibatnya, rupiah melemah ke level Rp14.900 per 14 September 2020 dan tercatat sebagai mata uang dengan depresiasi terparah di Asia,” kata Teuku, Rabu (16/9).

Sementara itu, semakin menurunnya akumulasi aliran modal masuk mendorong imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi. Meski inflasi bulan lalu rendah, permintaan kredit diperkirakan akan tertahan dalam waktu dekat seiring diberlakukannya PSBB di DKI.

“Oleh karena itu, kami memandang BI perlu mempertahankan suku bunga kebijakan di tingkat 4% bulan ini untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial dan moneter nonkonvensional sebagai langkah dalam mendorong likuiditas,” tukas Riefky. (Try/X-6)