Fintech Lending Perlu Supervisi Salurkan PEN

INDUSTRI financial technology (fintech) pendanaan (peer to peer lending/P2P) dipandang bisa membantu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses keuangan secara cepat agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi covid-19. Namun, industri ini perlu dioptimalkan dulu agar dipercaya lebih jauh menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) besutan pemerintah.

Hal itu mengemuka pada diskusi virtual bertema Peran fintech pendanaan bersama dalam akselerasi penyaluran stimulus program PEN, Kamis (3/9).

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi mengatakan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 membutuhkan waktu agak panjang sehingga dibutuhkan kecepatan untuk menyalurkan pembiayaan agar likuiditas keuangan tetap terjaga di UMKM.

Namun, UMKM mempunyai akses keuangan terbatas, sedangkan pemulihan ekonomi berlangsung lama sehingga tambahan modal jadi penting. "Yang dibutuhkan UMKM di tengah pandemi ini ialah relaksasi dan restrukturisasi kredit, akses keuangan, dan kecepatan," katanya.

Dia menilai fintech lending memiliki keunggulan untuk bisa melayani hal tersebut. Beberapa modal penting per-usahaan fintech lending antara lain dari sisi kecepatan, contactless, pendataan yang mutakhir, dan sistem credit scoring yang efektif karena berbasis teknologi.

"Industri fintech sebetulnya sudah mampu ikut terlibat mendorong pemulihan ekonomi nasional, terutama berperan serta dan aktif membantu pemulihan ekonomi nasional. Dengan impak lebih besar lagi, pemulihan ekonomi pun bisa lebih cepat," tutur Adrian.

Dioptimalkan

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengakui beberapa kelebihan fintech lending memang bermanfaat dalam membantu memulihkan ekonomi.

Namun, OJK selaku regulator menilai ekosistem fintech lending masih perlu dioptimalkan untuk supervisi yang lebih baik. Misalnya, dengan mendorong semua pelaku yang berizin dan terdaftar untuk bergabung dalam ekosistem fintech data center. Sejauh ini, sudah ada 33 pelaku fintech yang berizin dan 124 pelaku fintech terdaftar.

Ia melanjutkan fintech lending memang punya potensi besar menyalurkan PEN karena jangkauan lebih luas dan fleksibilitas dalam mengandalkan teknologi. Namun, kapasitas tiap-tiap perusahaan masih perlu jadi perhatian. Contohnya dalam distribusi surat berharga negara (SBN) saja, baru segelintir fintech lending yang mau, mampu, dan dipercaya sebagai mitra distribusi pemerintah.

Menurut dia, hal paling memungkinkan dalam konteks pelibatan industri fintech lending dalam penyaluran dana PEN ialah memanfaatkan data UMKM demi efektivitas penyaluran PEN agar lebih tepat sasaran.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Hanung Harimba Rachman mengungkapkan hal senada terkait dengan perlunya kedalaman data. Dalam pemberdayaan UMKM, misalnya, Kemenkop dan UKM masih mengandalkan data UMKM binaan perbankan dan data penyalur pembiayaan modal kerja pelat merah PT Permodal-an Nasional Madani.

"Digitalisasi UMKM juga masih jadi pekerjaan rumah karena belum semua UMKM percaya diri dan sukses bertransformasi ke ranah digital." (S-3)