Fintech Landing Perlu Supervisi Guna Berperan Salurkan PEN

INDUSTRI fintech pendanaan (peer to peer lending/P2P) dapat berperan membantu UMKM mengakses keuangan secara cepat agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi covid-19. Namun, sebelum itu industfi ini perlu dioptomalkan agar dipercaya lebih jauh untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional besutan pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi menyampaikan, industri fintech sebetulnya sudah mampu ikut terlibat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Beberapa modal penting yang dimiliki perusahaan fintech lending, kata dia, antara lain dari sisi kecepatan, contactless, pendataan yang mutakhir, dan sistem credit scoring yang efektif karena berbasis teknologi.

"Terutama untuk berperan serta dan aktif dalam membantu pemulihan ekonomi nasional, sehingga impact kita lebih besar lagi, pemulihan ekonomi pun bisa lebih cepat," ungkap Adrian, dalam diskusi virtual bertajuk Peran Fintech Pendanaan Bersama dalam Akselerasi Penyaluran Stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (3/9) kemarin.

Menurut Adrian, pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 membutuhkan waktu yang agak panjang sehingga dibutuhkan kecepatan untuk menyalurkan pembiayaan agar likuiditas keuangan tetap terjaga di UMKM. Namun, sayangnya UMKM mempunyai akses keuangan yang terbatas sementara pemulihan ekonomi berlangsung lama maka tambahan modal menjadi penting.

Baca juga : Apindo Minta Kendalikan Dulu Korona

"Yang dibutuhkan UMKM di tengah pandemi ini, yakni relaksasi dan restrukturisasi kredit, akses keuangan, dan kecepatan. Saya melihat bahwa di dalam fintech itu punya keunggulan untuk bisa melayani ini," jelas dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengakui, beberapa kelebihan fintech lending memang bermanfaat dalam membantu memulihkan ekonomi. Namun, selalu regulator OJK menilai ekosistem fintech lending masih perlu dioptimalkan dalam rangka supervisi yang lebih baik.

Misalnya, dengan mendorong semua pelaku yang berizin dan terdaftar untuk bergabung dalam ekosistem Fintech Data Center. Saat ini pendaftaran untuk pelaku P2P baru pun masih ditutup sementara.

"Sampai akhir tahun jumlah pelaku fintech 161 perusahaan. Kami stop dulu semua pendaftarannya, mau rapikan sistem dulu, terlalu cepat pertumbuhannya. Sejauh ini sudah ada 33 berizin, 124 terdaftar, kami sedang mengejar supaya izinnya bisa direalisasikan," jelas Riswinandi.

Riswinandi mengatakan, fintech lending memang punya potensi besar untuk menyalurkan PEN karena jangkauannya bisa lebih luas karena fleksibilitasnya dalam mengandalkan teknologi. Namun, kapasitas masing-masing perusahaan masih perlu jadi perhatian. Contohnya adalah dalam distribusi surat berharga negara (SBN) saja, baru segelintir fintech lending yang mau, mampu, dan dipercaya sebagai mitra distribusi pemerintah.

"Harus duduk bersama karena sumber dana [PEN] kan dari pemerintah. Mungkin yang berizin dulu yang dikasih kesempatan, lalu evaluasi. Karena teknologi, seluruh Indonesia memang bisa ter-cover, tapi harus hati-hati juga karena ini berhubungan dengan risiko kredit," jelasnya.

Selain itu, Riswinandi mengungkap bahwa hal paling memungkinkan dalam konteks pelibatan industri fintech lending dalam penyaluran dana PEN, yakni memanfaatkan data UMKM yang mereka punya demi efektivitas penyaluran PEN agar lebih tepat sasaran.

Baca juga : Kolaborasi Bank dan Fintech Harus Diperluas

"Memang karena P2P lending ini masuknya ke dalam yang unbankable, waktu kami meminta lakukan pengecekan untuk bekerja sama dengan biro kredit, OJK dan BI dulu memang tidak ada datanya. Data yang dibentuk P2P ini memang bisa dioptimalkan. Mungkin diperdalam lagi saja," tambah Riswinandi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman mengungkap hal senada, khususnya mengenai perlunya kedalaman data.

"Kemarin juga kami mencoba data dari platform digital. Kemarin yang menjadi kendala kami NIK-nya belum bisa didapatkan. Lalu alamat kadang nama usahanya, bukan nama individu," kata dia.

Dalam pemberdayaan UMKM, Hanung menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM masih mengandalkan data UMKM binaan perbankan dan data penyalur pembiayaan modal kerja pelat merah PT Permodalan Nasional Madani. Selain itu, digitalisasi UMKM juga masih menjadi pekerjaan rumah, karena belum semua pelaku UMKM, terutama yang konvensional, percaya diri dan akhirnya sukses bertransformasi ke tanah digital.

"Memang tidak mudah masuk ke sana, tingkat sukses itu hanya 5%. Jadi untuk itu, kita melakukan beberapa langkah untuk membantu mereka masuk ke dunia digital. Diantaranya ada program-program membuat reseller untuk perantara mereka, terutama bagi anak-anak muda, yang lebih melek digital," tandas dia. (OL-2)