Beberapa Program PEN akan berlanjut pada 2021

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan untuk memperpanjang beberapa program yang ada dalam desain pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 2021. Itu dikarenakan pemerintah berasumsi pandemi akan melandai dan perekonomian membaik dibanding saat ini.

“Untuk tahun depan, beberapa program mungkin bisa diperpanjang melebihi Desember 2020, bansos juga akan dilanjutkan sampai tahun depan. Tapi memang tidak semua berlanjut karena kami melihat akan ada perbiakan di tahun depan,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Reimagining the Future of Indonesia’s Economy, Rabu (19/8).

Tanda pemulihan ekonomi, lanjut Sri Mulyani, telah terlihat pascatriwulan II 2020 kala ekonomi Indonesia tumbuh minus. Meski hingga pertengahan Agustus 2020 masih berada pada zona negatif, tapi pergerakannya mulai membaik dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Itu juga sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah, yakni pulihnya ekonomi nasional pada triwulan III dan IV secara bertahap. Sehinga secara menyeluruh perekonomian nasional akan tumbuh di kisaran 0% pada 2020.

“Kita akan lihat di September. Tapi pemulihan itu tidak berarti langsung lompat ke positif. Paling tidak kita mendekati 0 dulu. Dengan catatan itu tidak ada gelopmbang kedua. Kita bisa tumbuh baik. Mungkin bisa di kisaran 0 di tahun ini entah minus atau positif, tapi tidak jauh dari 0,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga : Kebijakan yang Adaptif Diperlukan untuk Tangkal Dampak Pandemi

“Tahun depan kita berharap rebound tapi untuk mencapai yang kita tergetkan, kita berharap omnibus law bisa terimplementasi tahun depan, jadi nantinya tahun depan kita tidak melihat lagi berita yang headline-nya covid, tapi siapa dan apa yang pulih. APBN tahun depan diarahkan seperti itu. Kami berharap itu bisa membangun optimisme semua orang,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhamad Chatib Basri menyatakan, pemerintah harus lebih cermat dalam memilih program mana yang akan dilanjutkan di 2021. Pemberian insentif perpajakan pada dunia usaha di tengah pandemi ini dirasa bukan kebijakan yang terlalu tepat.

“Insentif pajak itu tidak akan bekerja, karena dunia usaha sedang tidak jalan dan mereka juga tidak akan bayar pajak. Mungkin ini lebih tepat diberikan ketika ekonomi mulai pulih, sekarang fokus saja pada bansos,” ungkapnya.

Bansos, sambung Chatib, akan berdampak pada perekonomian bila diberikan secara tepat. Pemerintah perlu untuk memastikan penyaluran bantuan itu tepat sasaran yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebab, golongan ini dinilai yang paling bisa membelanjakan uang secara cepat.

“Jika bansos diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke atas, mereka akan menyimpan uang itu. Ketika saya melihat data, penyerapan, satu-satunya spending yang mampu diserap secara signifikan hanyalah bansos, bukan stimulus pajak. Arahkan ini kepada kelas menengah ke bawah,” pungkas Chatib. (OL-7)