Dongkrak UMKM lewat Belanja BUMN

MENTERI BUMN Erick Thohir memerintahkan seluruh perusahaan pelat merah untuk memprioritaskan pembelian produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang mendorong bantuan kepada UMKM akibat dampak pandemi covid-19.

“Dengan peningkatan belanja, khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat,” ucap Erick dalam konferensi pers peluncuran Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM di Jakarta, kemarin.

PaDi UMKM merupakan sebuah ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN sehingga memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan transaksi dari BUMN serta kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dari BUMN.

Adapun Bela Pengadaan, juga merupakan sebuah sarana untuk memberi peluang bagi UKM dalam mendapatkan permintaan belanja dari pemerintah melalui kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah.

Di sisi lain, melalui Laman UKM di portal Pengadaan Nasional, seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta dapat memonitor dan mencari informasi mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai langkah awal, sembilan BUMN menjadi proyek percontohan dalam program PaDi, yakni Telkom, Pertamina, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, PP, BRI, Pegadaian, dan PNM.

“Saya ingin dimulai dulu dengan sembilan BUMN ini dan kita lihat 2-3 bulan ke depan. Kita lakukan evaluasi dan jika hasilnya baik, akan kita perluas implementasinya pada BUMN lainnya karena saya ingin semua dimulai secara baik,” ungkapnya.

Ke depan, keterlibatan bank Himbara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN juga akan diperkuat dalam hal pembiayaan kepada UMKM melalui PaDi UMKM.

Transformasi digital

Di kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi peluncuran program PaDi UMKM dari Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Laman UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.

“Ini merupakan bukti nyata dari keberpihakan pemerintah kepada UKM agar bisa memperluas pasar sekaligus belajar untuk bisa lebih profesional, atau naik kelas dari segi kualitas dan pengelolaan usaha,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong pelaku UMKM untuk siap dan terdaftar sebagai penyedia dengan mengurasi pelaku UMKM yang siap melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi standardisasi global, dan fasilitasi dukungan akses pembiayaan.
Apresiasi yang sama datang dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.

“Para menteri, kepala lembaga, pemda didorong melakukan pembelian di bawah Rp200 juta, di bawah Rp50 juta, melalui aplikasi dan usahakan menggunakan produk dalam negeri,” ujar Roni.

LKPP, sambungnya, juga mendorong transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa untuk UMKM. Ia menilai UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap belanja pemerintah asalkan mampu beradaptasi dengan digitalisasi.

“Harus ada yang membina UMKM terkait dengan standar, kualitas, dan jumlah produk. Kalau tidak bisa memenuhi standar, akhirnya dibeli orang lain,” ujarnya. (Ant/E-2)