Memeratakan Industri Jawa dan Non-Jawa

MEREALISASIKAN mimpi jangka panjang Indonesia menuju negara industrialis masih membutuhkan kerja keras.

Satu tugas yang mesti dibereskan ialah ketimpangan penyebaran pembangunan industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Faktanya, pembangunan industri di Tanah Air masih terpusat di Pulau Jawa.

Data Kementerian Perindustrian mencatat kawasan industri di Jawa mengambil porsi 72,27% dari total kawasan industri nasional.

Sisanya, 27,73% terpencar di luar Jawa.

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengakui pemerataan kawasan industri menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah untuk mengejar industrialisasi.

"Kita membutuhkan extra effort. Pemerintah harus kasih lebih ke wilayah lain, beri fasilitas fiskal dan infrastruktur dasar," ucap Imam dalam rakor pemerataan perwilayahan industri di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (10/3) malam.

Saat ini, lanjut Imam, pemerintah sudah merencanakan pemerataan kawasan industri.

Dalam Pepres No 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, pemerintah menargetkan porsi kawasan industri di luar Jawa naik menjadi 40% pada 2035.

Imam menyebut, untuk memenuhi target pemerataan itu, tidak hanya kawasan industri besar yang bakal dibangun, sentra industri kecil dan menengah pun jadi prioritas.

"Pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan industri juga mesti dilakukan secara berbarengan."

Direktur Pengembangan Wilayah Industri II (Sumatra dan Kalimantan) Kemenperin Busharmaidi menjanjikan insentif dan fasilitas kepada pelaku industri yang mau membangun di luar Jawa.

"Fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk industri Sumatra dan Kalimatan akan diberikan. Pemda juga mesti membuat rencana pembangunan infrastruktur pendukung, rencana RTRW, dan pengembangan sentra IKM," ujarnya.

Daya saing

Dalam upaya penyebaran kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, pemerintah diminta punya perencanaan matang termasuk terkait kolaborasi dengan pemda.

Sebagai contoh, KEK Tanjung Api-Api di Sumatra Selatan.

Sejak diresmikan pada 2013 hingga kini, belum ada satu pun investor menanamkan investasi di kawasan itu.

Ada empat investor yang disebut-sebut bakal berinvestasi, tapi semuanya belum realisasi.

Ketua Project Management Unit KEK TAA Regina Ariyanti mengatakan hingga saat ini keempatnya masih proses untuk menanamkan investasi ke Sumsel.

"Rata-rata semuanya masih dalam tahap menyelesaikan feasibility study dan amdal," ucapnya, Jumat (11/3).

Sebaliknya, di Batam, kawasan industrinya ditengarai sudah penuh dan tidak efisien sehingga menyebabkan pertumbuhan investasi stagnan.

Biaya bahan baku, energi, dan SDM di Batam dinilai kalah bersaing dari dua negara tetangga terdekat, yakni Malaysia dan Singapura.

Terkait daya saing, Presiden Joko Widodo dalam kuliah umum pada Lustrum Ke-8 UNS di Solo, kemarin, kembali mengingatkan persaingan yang mesti dijalani Indonesia bukan hanya persaingan barang dan jasa, melainkan juga sumber daya manusia.

"(Karena itu) semua hal yang berkaitan dengan kecepatan, efisiensi, produktivitas, dan etos kerja harus disiapkan," ungkap Jokowi. (DW/FR/E-1)