Hadapi Ancaman Resesi, Pemerintah Harus Berdayakan UMKM

PANDEMI covid-19 yang melanda sebagian besar dunia memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, terutama perekonomian. Bahkan sejumlah negara telah mengumumkan mengalami resesi.

Demikian pula dengan Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi minus 5,32%  pada kuartal II seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah pihak menyebut Indonesia sudah di ambang resesi.

Baca juga: Resesi Jadi Kenormalan Baru, Ekonom: Masyarakat Jangan Takut

Karena itu pemerintah harus menyiapkan sejumlah langkah strategis agar tidak masuk jurang resesi. Salah satunya dengan mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan petani. Pengamat ekonomi Faisal Basri mengungkapkan hal tersebut.

"36 juta UMKM harus disisir berdasar tingkat dampak yang dialami, bantuan harus diberikan untuk membuat mereka tetap hidup ditengah krisis. Sementara di kalangan petani, semestinya lebih bisa diberdayakan dengan melibatkan penguasaha besar untuk memakai hasil produksi petani lokal," ujarnya.

"Hal itu penting dilakukan pemerintah agar resesi itu sedangkal mungkin dan tidak sangat dalam, sebab resesi itu hampir pasti terjadi," imbuhnya.

Menurut dia dengan kondisi global saat ini, resesi jangan dipaksakan untuk dihindari dengan melakukan tindakan-tindakan yang progresif dengan menafikan covid 19. Sebaiknya agenda utama yang diprioritaskan pemerintah adalah menyeimbangkan pengamanan covid-19 dengan pemulihan ekonomi.

"Pemulihan ekonomi dilakukan tapi testingnya (rapid test) jalan terus supaya resesinya tidak berkepanjangan, sebab kita tidak punya energi yang cukup banyak untuk lari marathon. Sehingga pada 2021 pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih smooth," cetusnya.

Ia pun mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Indonesia belum memasuki fase resesi. Itu sebabnya, sekali lagi ia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar pada triwulan III nanti, Indonesia tidak mengalami resesi.

"Menurut saya agar penanganan pandemi covid 19 berjalan lancar, pemerintah bisa belajar dari penanganan bencana tsunami di Aceh dahulu. Ketika itu ada  komandan perang di dalam satgas yang posisinya bukan dipegang oleh menteri-menteri yang pastinya sudah memiliki tingkat kesibukan sangat tinggi."

Ia juga meminta para pejabat dan jajaran pemerintah untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab mereka akan menjadi contoh masyarakat.
"Saya yakin masyarakat Indonesia mau mendengar dan mencontoh atasannya.
Hanya saja perlu dilakukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakter dan kebudayaan masyarakat sekitar, pemerintah juga bisa memanggil ahli sosialogi dan ahli antropologh. Penanganan Covid 19 bisa disesuaikan dengan budaya lokal, dan ketahanan ekonomi setempat," ujarnya. (Ant/A-1)