Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian dan Lembaga untuk tidak ragu menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan BPK hadir lebih dini sehingga memungkinkan pengguna anggaran bisa bertanya dan berdiskusi dengan BPK bagaimana mengeksekusi anggaran PEN.
“Hal ini juga merupakan respons terhadap keinginan Presiden agar penyerapan ekonomi lebih cepat di masyarakat. Jadi jika ada pemeriksaan anggaran, kami hadir untuk mempercepat pekerjaan bapak dan merasa confident dan tidak diliputi rasa takut dan betul-betul melayani masyarakat,” kata Achsanul dalam kegiatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara daring, kemarin.
Hal itu juga merupakan peran dari BPK untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan uang anggaran PEN yang mencapai Rp695,2 triliun. Menurut Achsanul, apabila BPK baru hadir pada 2021, dikhawatirkan banyak kementerian atau lembaga lamban menggunakan dana PEN.
“Jadi kami mohon pada kementerian dan BPK berkoordinasi seefektif mungkin agar menjalankan program pemeriksaan sebelum tugas kami, sehingga kami tahu lebih awal dan kementerian tahu tugas keuangan,” tandasnya.
Untuk diketahui, serapan anggaran program PEN masih di bawah 30% dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebanyak Rp695,20 triliun.
Di bidang kesehatan yang mendapat jatah Rp87,55 triliun, baru terealisasi 7%, adapun program perlindungan sosial atau social safety net dari alokasi Rp203,90 triliun baru terealisasi 38%.
Hal itu menimbulkan keprihatinan tersendiri sebab pada masa krisis banyak pihak berharap pada peran negara. Presiden Joko Widodo pun telah mengingatkan para menterinya untuk segera meningkatkan penyerapan anggaran.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengingatkan pemerintah agar cepat dalam melaksnakan program penyelamatan kesehatan dan juga perekonomian negara.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai akan sulit mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke rentang positif pada triwulan III-2020 apabila penyebaran covid-19 belum kunjung membaik.(Iam/Des/E-1)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved