BPS : Bansos tak Berpengaruh Pada Kondisi Warga Rentan Miskin

DALAM hasil survei angka kemiskinan yang dirilis 15 Juli lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta turut mensurvei dampak pemberian bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bantuan sosial diberikan untuk menjaga stabilitas konsumsi pada rumah tangga miskin terutama sehubungan dengan dampak covid-19. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah DKI Jakarta menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk natura.

"Namun demikian, dampak penyaluran bansos sendiri masih belum tertangkap dari hasil survei ini karena bansos baru didistribusikan mulai tanggal 9 April 2020," kata Kepala BPS DKI Buyung Airlangga saat dikonfirmasi Kamis (16/7).

Secara umum, Pemprov DKI Jakarta cukup jor-joran dalam menggelontorkan dana untuk pengentasan kemiskinan. Berbagai program telah dilakukan mulai dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), telah dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, pandemi covid-19 menyebabkan pengentasan kemiskinan seolah berjalan ditempat bahkan mundur pada kondisi 20 tahun yang lalu.

Baca juga : Alarm Pemerintah, Angka Kemiskinan Bisa Melonjak

Sementara itu, akar masalah tingginya peningkatan kemiskinan ini ditengarai karena jatuhnya kelompok hampir miskin pada periode lalu menjadi kategori miskin pada periode Maret 2020 ini.

Faktor lainnya adalah adanya penurunan pengeluaran penduduk secara khusus pengeluaran pada kelompok rumah tangga 40% ke bawah sebesar 0,27% dari 17,52% (September 2019) menjadi 17,25% (Maret 2020).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terkontraksi 0,18 % selama periode triwulan I tahun 2020. Di sisi lain, garis kemiskinan makanan tumbuh 3,15% dari 451.918 (September 2019) menjadi 466.156 (Maret 2020). Selain itu, rumah tangga miskin di Jakarta masih terjebak dalam perangkap demografi (demographic trap).

"Rumah tangga miskin tetap mengalami kesulitan ekonomi karena secara rata-rata kepala ruta miskin harus menanggung 4-5 orang (rata-rata 4,89). Hal yang berbeda pada rumah tangga tidak miskin karena pendapatannya hanya digunakan untuk 3-4 orang (rata-rata 3,59). Beratnya beban hidup yang harus ditanggung, membuat mau tidak mau kepala ruta miskin lebih banyak yang bekerja serabutan di sektor jasa (75%)," kata Buyung.

Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah para pekerja sektor informal diantaranya pengemudi online, pedangan makanan/minuman dan pelaku usaha UMKM. Dengan tingkat pendidikan sangat rendah di mana sebagian besar (50 %) kepala ruta miskin tidak memiliki ijazah SD/sederajat ke bawah, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak ibarat jauh panggang dari api.(OL-2)