Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam rencana kementerian itu menyediakan asuransi bagi para nelayan.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh mengatakan jika pelaksanaan asuransi bagi nelayan dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan, pencairan klaim dan sebagainya akan lebih mudah layaknya proses asuransi sosial.
Ia berharap, asuransi yang diberlakukan untuk nelayan ada baiknya menggunakan asuransi sosial.
Khususnya untuk mengover masyarakat yang tidak mampu (penerima bantuan iuran atau PBI).
Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai, berdasar undang-undang, program jaminan sosial mencakup pekerja formal dan nonformal.
"Artinya semua jaminan sosial untuk tenaga kerja di Indonesia harus diarahkan ke BPJS," ujarnya. (RO/E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved