Dipukul Pandemi, Wapres Harapkan Ekonomi Syariah tak Lesu

PANDEMI Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, diyakini berpengaruh pada pelambatan atau penurunan kondisi ekonomi global termasuk kelangsungan bisnis asuransi syariah. Merespons hal itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Menurut Wapres, industri asuransi Syariah perlu lebih banyak meningkatkan inovasi produk untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah.

Baca juga: Kadin: Penggunaan Data K/L Lambat buat Penyaluran Anggaran Mandek

"Asuransi syariah harus menggali potensi berbagai sektor yang selama ini belum dilayani oleh asuransi syariah," ujarnya ketika membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Luar Biasa AASI Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (30/6).

Kedua, imbuh Wapres, eksposur industri asuransi Syariah perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap produk-produk dan industri asuransi Syariah. Ketiga, industri asuransi Syariah diharapkan memperhatikan aspek tata kelola usaha yang baik guna menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi seperti kasus gagal bayar pada beberapa perusahaan asuransi.

"Selain itu akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen," ucap Wapres.

Wapres menyampaikan Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Indonesia dan Islamic Finance Country Index (IFCI), memberikan penilaian yang baik terhadap keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, disampaikannya bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2020, presentase penjualan keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,98% dari tota aset keuangan Indonesia. Adapun porsi untuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk asuransi Syariah hanya sebesar 4,34%.

"Khusus untuk asuransi Syariah, saya bergembira karena terdapat peningkatan sebesar 8,44% pada akhir tahun 2019, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Wapres

Meski demikian, ia menambahkan melihat data OJK per 31 Desember 2019, total aset perusahaan asuransi Syariah nasional sebesar Rp45,45 Triliun, atau baru sekitar 6,18% dari total aset industri asuransi konvensional yang sebesar Rp735 triliun.

Baca juga: Sebanyak 4,47 Juta Batang Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai

Selain itu, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia tentang tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia 2019, ujarnya, baru mencapai 16,3% dari skala 100%. Khusus untuk asuransi syariah, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK mencatat tingkat literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51 % dan inklusi asuransi syariah sebesar 1,92 %.

"Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia dan mayoritas beragama Islam menjadi potensi besar yang harus terus digarap secara intensif oleh pelaku asuransi syariah," pesan Wapres. (OL-6)