Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai pagu indikatif anggaran Kementerian Pertanian yang dialokasikan sebesar Rp18,4 triliun pada 2021 masih jauh dari memadai. Mentan pun meminta tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, kemarin, Mentan Syahrul menyatakan pemulihan ekonomi pada 2021 akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, terutama dalam menjaga ketahanan pangan seusai masa pandemi.
“Pagu indikatif sebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian pada 2021 tampaknya masih jauh dari memadai,” kata Mentan.
Syahrul memaparkan Kementan telah merancang program yang akan dijalankan pada 2021, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, dan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Selain itu, pengembangan pertanian modern dan peningkatan ekspor.
Menurut Syahrul, guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19, Kementan pun mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp10 triliun.
Seperti diketahui, anggaran Kementan pada 2020 yang awalnya sebesar Rp21,05 triliun dipangkas menjadi Rp14 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.
“Kami butuh Rp10 triliun tambahan dari apa yang ada, bukan Rp2 triliun-Rp3 triliun, karena daya petani hanya sampai 4-5 bulan, mereka sudah terseok-seok. Bukan membagikan BLT, berikan kerja untuk bisa mereka produktif, dan memberi pangan,” kata Mentan.
Syahrul pun memaparkan, dengan alokasi pagu indikatif 2021, anggaran sebesar Rp18,43 triliun akan dimanfaatkan melalui lima program. Pertama dukungan manajemen, ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas serta kedua nilai tambah dan daya saing industri.
Kemudian, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Alokasi terbesar diarahkan pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. (Ant/E-3)
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Studi terbaru mengungkap masa depan budidaya alpukat di India. Meski permintaan tinggi, perubahan iklim dan emisi karbon mengancam keberlanjutan panen.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Kalau kita kelompokkan petani pangan, persentase petani yang di atas 55 tahun jauh lebih besar.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved