Usaha Mikro dan Ultramikro Diusulkan Dapat Bansos

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mendorong agar 98% pelaku usaha mikro dan ultramikro masuk kelompok miskin baru agar bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Saat ini kelompok itu baru mendapatkan bantuan berupa penundaan pembayaran angsuran kredit dan subsidi bunga. Adapun kelompok usaha mikro dan ultramikro yang tidak memiliki kredit belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Saya usul agar mereka masuk ke kelompok miskin baru supaya mendapatkan bantuan sosial karena program bansos diperluas,” ungkap Te­ten ketika berkunjung ke Pasar Kranggan, Kota Bekasi, kemarin.

Pemerintah, lanjut Teten, ju­ga menyiapkan skema pem­bia­yaan dengan pajak yang disubsidi sehingga cashflow teratasi.

“Sebagian besar UMKM yang mengalami masalah ke­­uangan cashflow tidak sanggup membayar cicilan dan bunganya. Kita sediakan pembiayaan agar mereka masuk program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Pajak juga disubsidi sehingga diharapkan cashflow teratasi,” ujarnya.

Teten menambahkan, saat ini masih ada Rp129 triliun da­ri Rp190 triliun kredit usaha rakyat (KUR) yang belum disalurkan.

“Jumlah KUR yang belum disalurkan tersebut cukup sebagai modal kerja. Bahkan masih ada Rp2,7 triliun untuk 266 koperasi yang mengalami hal serupa, dan bunga 3% selama 20 bulan,” jelasnya.

Terakhir, Teten meminta UMKM harus berinovasi dan beradaptasi dengan market baru. Karena, menurut Teten, situasi seperti ini menuntut pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk melakukan ino­­vasi dan adaptasi market baru.

Guna menggenjot permintaan terhadap produk UKM, pemerintah juga mengupayakan agar belanja barang dari kementerian dan lembaga lebih memprioritaskan produk UMKM.

“Ada sekitar Rp735 triliun anggaran belanja pemerintah di 2020. Diharapkan program ini juga mendukung gerakan Belanja Buatan Indonesia,” tandasnya.

Manfaatkan digitalisasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 1,25 juta debitur KUR telah mendapatkan relaksasi kredit dengan nilai outstanding Rp50,61 triliun hingga 17 Juni 2020.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Djoko Hendratto, dalam diskusi daring di Jakarta menyebutkan terdapat 11 lembaga penyalur KUR yang memberikan perlakuan khusus kepada debitur terdampak dengan lima di antaranya merupakan penyalur teratas, yaitu BRI, BNI, BPD Bali, BPD DI Yogyakarta, dan BTN.

Tak hanya itu, untuk pembiayaan ultramikro yang difasilitasi PT PNM telah diberikan relaksasi kepada 14.125 nasabah ULaMM serta 3,58 juta nasabah Mekaar.

Kemenkeu berharap UMKM makin aktif memanfaatkan tek­nologi sehingga dapat mudah diperoleh datanya.

Kelemahan UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi digital ialah menjadikan UMKM itu sebagai sektor informal sehingga pemerintah sulit mengenali UMKM.

“Lebih dari 50% UMKM itu sifatnya informal sehingga dengan digitalisasi ini kita bi­sa catat, registrasi, kenali, dan mengetahui kebutuhan UMKM,” tandas Djoko. (Des/Iam/Ant/E-1)