PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya konsep berbagi beban untuk menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19. Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan seluruh pelaku usaha harus bersedia memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN 2020 dari Istana Merdeka Jakarta, kemarin. “Kita semua harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong-royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Konsep berbagi beban, sharing pain, harus jadi acuan bersama,” ujarnya.
Dengan konsep seperti itu, Presiden meyakini para pelaku usaha dapat terus berjalan di tengah masa sulit sehingga pemutusan hubungan kerja dapat dicegah. Di sisi lain, sektor keuangan tetap stabil dan roda perekonomian bisa tetap terjaga.
Jokowi menegaskan pemulihan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikannya, dia meminta Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
turut melakukan pendampingan program. “Jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan.”
Pemulihan ekonomi nasional, imbuh Jokowi, juga harus benar-benar memberi manfaat kepada para pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor padat karya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya PHK yang masif serta mempertahankan daya beli pada pekerja.
Pandemi covid-19 juga mengguncang perekonomian nasional. Pada kuartal pertama 2020, misalnya, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97%.
Presiden ingin pertumbuhan tidak merosot lebih dalam lagi dan meminta para menteri ekonomi segera mengeksekusi program pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah pun menaikkan anggaran penanganan covid-19 termasuk untuk program pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp677,2 triliun dari semula Rp641,17 triliun. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan dilakukan revisi postur APBN (lihat grafik).
Sri Mulyani juga mengungkapkan defisit APBN 2020 bakal bertambah dari Rp852,9 triliun menjadi Rp1.039,2 triliun sebab kebutuhan dana untuk penanganan wabah covid-19 kian meningkat.
Satu-satunya solusi
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai menghidupkan kembali aktivitas ekonomi menjadi satu-satunya solusi untuk menopang perekonomian agar tidak kian terpuruk. “Tidak ada jalan lain dan tidak ada stimulus yang sanggup menopang kalau terus-terusan se-perti ini,” tandasnya.
Pemulihan ekonomi, tambah Hariyadi, mustahil bisa dilakukan dalam sekejap sehingga aktivitas manusia perlu secepatnya dipulihkan agar perekonomian berputar. ‘’PSBB (pembatasan sosial berskala besar)
mulai minggu depan kan sudah dilonggarkan. Menurut saya, itu sudah betul, hanya protokol kesehatannya yang harus betul-betul dipenuhi.’’
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad menegaskan pemerintah seharusnya lebih terbuka terkait penambahan anggaran beserta pengalokasiannya dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tidak benar karena ada UU 2/2020 kemudian tidak dibahas mendetail di parlemen ataupun bersama civil society. (Dhk/Mir/X-8)
