Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Kritik terhadap Program Kartu Prakerja masih terus menuai kritik.
Kali ini kritik datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Menurut HIPMI masalah muncul dalam pelaksanaan teknis karena Tim Project Management Officer (PMO) telah salah menggandeng pihak utuk bekerja sama.
"Yang digandeng oleh Tim Project Management Officer (PMO) adalah justru platform digital, yang menyediakan pelatihan-pelatihan online, yang kemudian menjadi polemik," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani.
Ia menambahkan, seharusnya yang digandeng oleh Tim PMO adalah penyerap tenaga kerjanya, untuk dijadikan standar monitoring evaluasi seperti seberapa efektif program ini bermanfaat buat masyarakat, berapa banyak yang selanjutnya bisa diserap sebagai tenaga kerja, seberapa banyak yang setelah skill nya bertambah selanjutnya bisa menjadi rekanan swasta, dan lainnya.
"Sedangkan untuk pelatihan, apakah online atau offline, dan penerima program mengambil program dimana, itu hanya masalah teknis," katanya.
Menurutnya, keluarnya Perpres No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang dilanjutkan dengan peraturan turunannya, Permenko Bidang Perekonomian No. 3 tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020, sebenarnys memberi angin segar di tengah menjawab problem pengangguran, korban PHK dan angkatan kerja lainnya agar mempunyai kesempatan bekerja atau berwirausaha. Bahkan antusiasme dari masyarakat untuk Program Kartu Prakerja luar biasa, dengan sudah mengantre 1,4 juta pendaftar.
Namun ia mengatakan, pemerintah harusnya menilai tujuan masyarakat mendaftar. "Perlu dikaji, pendaftar ini memang ingin menambah skill yang ditawarkan oleh platform digital ini, atau sekedar mengincar dana tunai 600 ribu per bulan selama 4 bulannya," tandasnya.
Ia mengatakan, anggaran dana sebesar Rp20 triliun, yang diantaranya Rp5,6 triliun buat pelatihan, menyebabkan pemerintah jadi terkesan hanya membagi-bagi anggaran buat platform digital tanpa alat ukur yang jelas tentang efektivitas pelaksanaan hasil dari pelatihan.
"Dengan perkembangan yang ada, ketika pemerintah terus melanjutkan desain dan model Program Kartu Prakerja, wajar kalau kemudian timbul pertanyaan seperti dalam progam kartu prakerja ini, siapa yang sedang cari kerja? Yang sedang cari kerja, masyarakat atau platform digital?," pungkas Ajib. (E-1)
Selain bazar, acara ini menghadirkan pelatihan Bouquet Creative yang digagas Alvin dan diikuti lebih dari 100 ibu-ibu pelaku usaha kreatif.
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
BPP Hipmi siap membantu penguatan kelembagaan bisnis koperasi desa (kopdes) merah putih. Dukungan itu diberikan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Meutya Hafid menjelaskan dalam era digitalisasi bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hipmi menegaskan bahwa Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved