Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memangkas anggaran untuk program cetak sawah sebagai salah satu komponen penghematan dalam postur anggaran 2020. Alokasi program cetak sawah dan SID (survei, investigasi dan desain) sebesar Rp209,8 miliar dengan target luas 10 ribu hektar akhirnya dipangkas dan tersisa Rp10,8 miliar.
Penghilangan dan pemangkasan anggaran tersebut sejatinya merupakan realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Di sisi lain, penghilangan anggaran cetak sawah dikarenakan pemanfaatan sawah yang telah dicetak belum optimal.
"Cetak sawah tahun ini ditunda, lebih ke pemanfaatan terhadap sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014 sampai dengan 2019 karena pemanfaatannya belum optimal. Masih ada yang menyemak kembali, itu yang harus kita selesaikan di tahun ini," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy kepada Media Indonesia, Jumat (1/5).
Ia menambahkan, hal itu juga sejalan dengan saran dari Inspektorat Jenderal Kementan terkait evaluasi pemanfaafan sawah. Sebagai gantinya, akan ada 50 ribu hektar lahan rawa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Selatan serta Riau yang akan dioptimalisasi.
"Lahan rawa satu-satunya lahan yang bisa ditanami padi pada musim kering atau kemarau dengan provitas tinggi. Sehingga bisa menopang produktivitas padi atau beras nasional selain dari sawah-sawah irigasi," jelas Sarwo.
Dengan cara tersebut, setidaknya, kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan pangan utamanya beras di musim kemarau dapat teratasi. "Insya Allah tidak mengganggu produksi nasional," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menyampaikan adanya defisit beras di 7 provinsi; defisit jagung di 11 provinsi; defisit cabai besar di 23 provinsi; defisit cabai rawit di 19 provinsi; telur ayam defisit di 22 provinsi; gula pasir defisit di 30 provinsi dan bawang putih defisit di 31 provinsi. (E-3)
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Studi terbaru mengungkap masa depan budidaya alpukat di India. Meski permintaan tinggi, perubahan iklim dan emisi karbon mengancam keberlanjutan panen.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Kalau kita kelompokkan petani pangan, persentase petani yang di atas 55 tahun jauh lebih besar.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved