Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sharif Cicip Sutardjo mendukung usulan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani yang mengusulkan anggaran untuk stimulus dampak pandemi covid-19 sebesar Rp1.600 triliun atau 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Saya apresiasi itu untuk penyelamatan ekonomi yang presentasenya minimal sama dengan negara-negara lain, yaitu 10% PDB. Bahkan saya rasa itu belum tentu cukup," ujar Sharif melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/4).
Dengan besaran itu, kata Sharif, besar kemungkinan penanganan pandemi dan dampaknya dapat segera teratasi dengan baik. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh negara lain yang terbilang responsif menghadapi pandemi tersebut.
Sharif menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Pertama, percepat penanganan dan mengembalikan kestabilan kesehatan masyarakat.
Kedua, mempersiapkan langkah antisipasi yang tepat untuk menjaga perekonomian utamanya di sektor riil. Ketiga, menjaga stabilitas sektor keuangan dan perbankan sebagai akibat dari penanganan krisis yang diterapkan pemerintah.
"Perbankan harus dilindungi, jangan sampai jadi kambing hitam yang harus menanggung paling berat. Apalagi 65% dana investor di pasar modal kita adalah dana asing, di mana saham sektor peebankan memiliki bobot di atas 45%," terang Sharif.
Baca juga: Kemenkop dan UKM Rilis E-Form Pendataan KUMKM Terdampak Covid-19
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kecukupan anggaran bila memang kebijakan yang diambil ialah relaksasi pembayaran kredit dan KUR untuk dunia usaha. Itu diperlukan untuk memastikam keamanan likuiditas perbankan saat menjalankan kebijakan tersebut.
Pemerintah dan lembaga yang terkait dengan sektor keuangan, imbuhnya, perlu untuk menyamakan pandangan dan menjaga sinergi dengan DPR dalam menangani permasalahan tersebut.
Sejauh ini, keputusan pemerintah menambah kapasitas anggaran tetap perlu diapresiasi. Terlebih pelebaran defisit yang dinilai sebagai langkah luar biasa yang dilakukan pemerintah. Menurut Sharif, hal itu bentuk keseriusan pemerintah menangani pandemi covid-19 meski sebetulnya masih ada ruang untuk menambah anggaran.
"Dana Rp405,1 triliun itu adalalah langkah awaln yang baik dan prudent, cukup untuk tahap pettama. Itu menandakan Indonesia memiliki kapasitas finansial yang lebih untuk keluar dari pandemi," imbuh Sharif.
"Karena kepercayaan dunia, khususnya pasar, terhadap penanganan pemerintah dari situasi sekarang ini sangat penting untuk menjaga stabilitas makro," pungkasnya. (A-2)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Total pembiayaan akan mencapai Rp10 triliun, dengan masing-masing penerima akan memperoleh kredit maksimal Rp500 juta.
Terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan perseroan, Hery menilai pengaruhnya tidak signifikan mengingat skala bisnis BRI yang besar.
Jumlah debitur KUR di tiga wilayah tersebut mencapai 1.018.282 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp43,95 triliun.
PEMERINTAH menyiapkan kebijakan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pemerintah tengah menyiapkan skema hapus buku utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat di wilayah bencana.
Don Muzakir, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved