Penurunan BI Rate Udara Segar bagi Pelaku Usaha

KEBIJAKAN Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga 25 basis point menjadi 7%, dianggapnya sebagai keputusan sangat baik. Dampaknya akan luar biasa terhadap pelaku ekonomi, khususnya terkait upaya meringankan beban bunga pinjaman.

''Sudah tepat langkah BI ini, dan pelaku usaha juga merespon positif, karena bisa memberi udara segar. Pasar modal juga akan bertambah sehat karena likuiditas juga membaik,” kata Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo, Jumat (19/2)

Politisi dari Partai NasDem ini menyatakan dampak lain yang paling nyata dari turunnya suku bunga adalah para pemilik modal akan lebih suka menggelontorkan uangnya di pasar modal dari pada menyimpannya sebagai deposito.

''Tindakan itu otomatis akan dilakukan para pemilik deposito, karena secara ekonomis lebih menguntungkan. Meningkatnya peredaran uang di pasar domestik itu, secara berangsur akan menyehatkan perekonomian dalam negeri,'' ujarnya.

BI rate berangsur turun dalam dua bulan pada semester pertama 2016 ini, dari 7,25% menjadi 7%. Angka itu jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, di mana BI rate dipatok 7,5%. Kebijakan suku bunga acuan itu juga berpengaruh terhadap suku bunga deposito, di mana tren penurunan terjadi selama dua bulan berturut-turut hingga mencapai titik terendah di 7,2%.

Dalam pengamatan Donny, tren penurunan suku bunga deposito sudah terlihat dari februari 2015 yang tercatat sebesar 8,94%, dan terus menurun di bulan-bulan berikutnya secara konstan.

Tren penurunan suku bunga ini menurut Donni sangat dinamis pada tahun-tahun terakhir. Namun ia memprediski bahwa BI rate akan konsisten bertengger di angka 7% tahun 2016 ini. Pertimbangannya, angka 7% merupakan angka psikhologis terbaik untuk menggerakan ekonomi pada situasi rendahnya konsumsi pasar. Meski pasar tengah berada pada stagnasi bahkan turun, namun Donni melihat bahwa situasinya masih bisa terkendali melalui kebijakan fiskal pemerintah dan menjaga angka inflasi.

''Belum ada alasan sebetulnya BI harus menurunkan lagi BI rate. Asalkan pemerintah mampu menjaga inflasinya dan kebijakan fiscalnya,” ungkap legislator dari Dapil Jateng III ini.

Mengenai kebijakan fiskal, Donny menyarankan pemerintah meninjau ulang tata kelola perpajakan saat ini. Pasalnya, APBN 2016 tak bisa mengandalkan pendapatan dari sector migas pasca anjloknya harga minyak dunia. Dengan begitu, sektor pajak menjadi satu-satunya andalan pemerintah untuk menopang berbagai proyek infrastruktur serta program pembangunan lainnya. Atas pertimbangan itu, Donny menghimbau Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak agar memperbaiki sistem databasenya, terutama target penerimaan pajak untuk usia produktif yang tercatat mencapai Rp 9 trilun.

''Kemenkeu harus menjelaskan, segmen mana usia produktif itu. Selama ini kami di Komisi XI DPR bertanya-tanya tentang itu,” tandas penyabet Best Young Entrepreneurs 2005 ini.

Sebelumnya, diketahui pemerintah melalui kementerian keuangan mengoreksi target penerimaan negara dalam APBN 2016. Hal ini disebut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sebagai upaya rasionalisasi angka penerimaan pajak sesuai kemampuan penambahan pajak pertahun oleh pemerintah sebesar 13%. Turunnya target penerimaan pajak juga dipengaruhi masih melambatnya trend ekonomi global, sehingga setoran pajak perusahaan ikut menukik. Selian itu, harga minyak dunia yang anjlok turut mempengaruhi menurunnya pendapatan negara dari sector Migas. Respons Bank Indonesia yang menerapkan kebijakan moneter longgar dengan menurunkan BI rate, dinilai tepat untuk memulihkan sektor swasta. (X-11)