Sinergi BI-OJK Topang Ekonomi Hadapi Korona

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai sinergi kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu menopang perekonomian Indonesia di tengah wabah virus korona yang mulai masuk ke Indonesia.

“Menurut saya, kebijakan pemerintah dan otoritas sudah saling isi melalui pelonggaran moneter dan stimulus fiskal ditujukan untuk menahan perlambatan ekonomi yang dipastikan akan menghantam Indonesia,” kata Piter di Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan kebijakan BI yang telah menurunkan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate dan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing (valas) dan rupiah akan semakin melengkapi kebijakan stimulus fiskal yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Untuk menahan perlambatan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan sti­mulus fiskal dan diikuti oleh BI yang mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter,” ujarnya.

Ia menyebutkan keputusan BI tersebut diharapkan mampu mendorong sektor perbankan meningkatkan penyaluran kredit sehingga dapat memacu konsumsi dan investasi.

“Kebijakan BI diharapkan akan mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit sehingga memacu konsumsi dan investasi,” katanya.

Menurut Piter, jika perbankan berhasil meningkatkan penyaluran kredit sehingga konsumsi masyarakat dan investasi menjadi lebih baik, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diminimalkan.

Di sisi lain, Piter menyatakan perlambatan yang sudah terjadi lebih awal akibat wabah virus korona itu juga berpotensi mendorong peningkatan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL). Peningkatan NPL tersebut akan mengurangi kemampu-an perbankan menyalurkan kredit yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penge-luaran kebijakan stimulus fiskal maupun moneter oleh pemerintah dan BI.

Oleh sebab itu, Piter mengatakan keputusan OJK yang melonggarkan ketentuan penghitungan kolektabilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit akan melengkapi stimulus dari BI.

Stimulus manufaktur

Di kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal, salah satunya pembebasan pajak sementara kepada pengusaha manufaktur yang terkena dampak wabah covid-19 atau virus korona dalam kebijakan stimulus kedua.

“Ini karena menurunnya proses produksi dan permintaan,” kata Fajar di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, sektor manufaktur berkontribusi di kisaran 19%-20% terhadap ekonomi Tanah Air. Ia mengharapkan insentif itu meringankan pelaku usaha agar tetap berproduksi dan usahanya berjalan.

Meski begitu, lanjut dia, ada di antara pelaku usaha yang mengalami hambatan karena pasokan bahan baku didapat-kan melalui impor, utamanya dari Tiongkok yang kini ekonominya terganggu akibat wabah covid-19.

“Saat ini, yang urgen adalah bagaimana sektor-sektor ekonomi ini tidak jatuh dan masih bisa berjalan dan berproduksi,” katanya seraya optimistis insentif fiskal itu memperkuat ekonomi domestik. (Ant/E-2)