Capaian Tiap Daerah Timpang

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia secara nasional pada 2019 mencapai 71,92 atau mengalami ­kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 71,39.

Akan tetapi, apabila dilihat per provinsi, hanya satu wilayah mencatat IPM tinggi, ­yakni DKI Jakarta sebesar 80,76. Diikuti Provinsi DI ­Yogyakarta dengan IPM ­sebesar 79,99. Adapun Papua menyandang IPM terendah sebesar 60,84 atau berka­tegori sedang. Sisanya, 22 provinsi, menyandang IPM di kisaran 70-80 dan 11 provinsi lain sekitar 60-70.

“Meski Papua menjadi provinsi dengan IPM terendah, pertumbuhan IPM-nya tinggi di antara provinsi lain. Memang menjadi persoalan, tetapi dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan. Hanya, kita harus berupaya lebih cepat lagi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik ­Suhariyanto di Jakarta, kemarin.

Disparitas di tingkat kabupaten/kota menjadi persoalan utama rendahnya IPM Papua. IPM di Kabupaten Nduga hanya 30,75 atau jauh lebih rendah daripada Kota Jayapura dengan IPM sebesar 80,16.

Secara nasional, dalam lima tahun terakhir, IPM Indonesia naik 2,37 poin dari 69,55 pada 2015 menjadi 71,92 pada 2019. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk negeri ini dapat mengakses hasil-hasil pembangunan untuk memperoleh penghasilan, kesehatan, dan pendidikan (lihat grafik).

Sumber: Badan Pusat Statistik/Tim Riset MI

Pengamat dari Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, menilai capaian IPM setiap daerah berbeda jauh karena timpangnya pembangunan antarwilayah.

Kini, pembangunan yang menghela pertumbuhan ekonomi lebih marak di ­wilayah Jawa, Sumatra, dan sebagian Kalimantan. Sebaliknya di Sulawesi, sebagian Bali, Nusa Tenggara, ­Maluku, dan Papua masih jauh ­tertinggal.

“Ini harus segera diatasi dengan kebijakan. Ke depan, program pemda harus disin-kronkan dengan target pemerintah pusat,” tandas Djohermansyah. (Mir/Che/X-3)