Edhy Diminta Perbarui Regulasi KKP

KELOMPOK nelayan yang difasilitasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Selasa (11/2) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut semua regulasi yang selama ini menghambat pertumbuhan di sektor perikanan.

Setidaknya ada tujuh Peraturan Menteri (Permen) dan 1 Surat Edaran Dirjen era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang selama ini dianggap telah merugikan kelompok nelayan.

“Mereka ingin tujuh Permen yang selama empat tahun ini berdasarkan masukan para nelayan Permen tersebut menghambat kemajuan perikanan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johnan saat memfasilitasi nelayan menyerahkan kajian Focus Group Discussion (FGD) 7 Permen era Susi Pudjiastuti itu ke Menteri Edhy Prabowo di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Daniel menuturkan, regulasi yang dikeluhkan oleh para nelayan antara lain tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang hingga pukat. Nelayan minta larangan penggunaan cantrang itu dicabut dan diganti dengan aturan yang mengatur syarat penggunaan alat tangkap cantrang.

“Kalau cantrang dan pukat ini kan sesungguhnya memang dari dulu sudah diizinkan, bahkan dikembangkan oleh KKP dengan sertifikat SNI. Namun sekarang dilarang, itu pun tanpa kajian. Yang benar itu harus diatur kapan boleh digunakan dan kapan tidak,” ujarnya.

Selain mempersoalkan larangan alat tangkap, para nelayan juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan memperbarui regulasi tentang pembudidayaan hasil kelautan seperti lobster dan rajungan. Nelayan menganjurkan pemaksimalan pembenihan kepiting untuk tujuan ekspor seingga dapat membuka banyak lapangan kerja dan menghasilkan devisa yang lebih banyak.

Dukungan regulasi

Di kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan oleh para nelayan tersebut.
Namun ia meyakinkan, penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi hal penting karena menyangkut industri kelautan dan perikanan yang saat ini dikelola oleh dirinya.

“Saya memang ditugaskan oleh Presiden untuk membangun komunikasi yang terbuka kepada seluruh nelayan. Mulai dari nelayan perseorangan, korporasi, tradisional, hingga modern,” ujarnya.

Edhy menekankan dirinya akan mengeluarkan regulasi yang akan membawa kemajuan pada industri kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam. Begitu pun dengan regulasi yang terkait dengan budidaya perikanan atau hasil laut.

“Saya juga diminta untuk membangun sektor perikanan budidaya,” ujarnya.

Ia mengakui, saat ini pembudidayaan perikanan belum terkelola dengan maksimal. Berdasarkan data yang ia miliki, budidaya hasil laut baru dilakukan 10% dari total potensi yang ada di Indonesia.  (E-2)