DEPUTI Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyebut pada tahun ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menargetkan 12 proyek migas yang siap beroperasi.
Total nilai ivestasi seluruh proyek mencapai US$ 1,4 miliar. Agar proyek tersebut bisa berjalan lancar selain kehadiran ODSP, SKK Migas juga akan meningkatkan sisi pengawasan.
"Pengawasan dan pengendalian akan lebih intens, serta ikut turun ke lapangan demi selesaikan kendala," ujarnya.
Dengan beroperasinya 12 proyek hulu migas di tahun 2020 maka dapat menambah produksi minyak mencapai 7.200 barel per hari dan gas 520 MMSCFD. Pelaksanaan ke-12 proyek hulu migas tersebut akan dilakukan secara bertahap ada kuartal I hingga III di tahun 2020.
Sebagaimana yang dipaparkan dalam laporan kinerja SKK Migas di tahun 2019, realisasi lifting migas sepanjang 2019 sebesar 1,8 juta barel setara minyak per hari (BOPD). Artinya, realisasi lifting migas hanya mampu mencapai 90,5 persen dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 sebesar 2,025 juta BOPD.
Rinciannya adalah realisasi lifting minyak sepanjang tahun lalu mencapai 746.000 barel per hari atau 96,3 persen dari APBN 2019 sebesar 775.000 barel per hari. Namun demikian, capaian ini di atas target di dalam dokumen WP&B (Work, Program & Budget) sebesar 729,5 ribu BOPD atau sebesar 102,3 persen.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Nasdem Akananta Akram mengusulkan agar SKK Migas dapat memperbanyak eksplorasi minyak dan gas bumi di berbagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini untuk menggenapi 70 cekungan hulu migas yang belum sempat tereksplorasi di tahun 2019 lalu.
"Saya harap pemerintah harus mengeksplorasi daerah 3T yang notabene berbatasan dengan negara lain terlebuh dahulu," ujar Akananta.
Menurutnya, eksplorasi hulu migas di daerah 3T dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Selain itu, eksplorasi daerah 3T juga dilakukan untuk menghindari klaim sepihak yang kerap dilakukan oleh negara tetangga.
"Untuk menghindari klaim sepihak sehingga kami berharap SKK Migas bisa membangun atau mengeksplorasi wilayah perbatasan terlebih dahulu," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto SKK Migas akan menerapkan kebijakan pelayanan layanan perijinan satu pintu atau one door service policy (ODSP) sebagai upaya memastikan seluruh proyek hulu migas selesai tepat waktu.
Seluruh proses perizinan yang dibutuhkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) harus selesai dalam waktu 3 hari kerja yang sebelumnya butuh waktu 15 hari. ODSP disiapkan sebagai sistem yang bisa membuat pelayanan perijinan KKKS menjadi lebih praktis. ODSP membuat KKKS tidak perlu datang sendiri-sendiri ke unit yang ada di SKK Migas. Pembahasan perijinan KKKSP beberapa instansi lain akan didampingi langsung oleh SKK Migas.
"Sehingga waktunya bisa lebih cepat," tutur Dwi Soetjipto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Dwi melanjutkan, percepatan proses perizinan KKKS dilakukan sebagai salah satu upaya SKK Migas dalam menekan biaya produksi. Semakin cepat waktu proyek hulu migas yang dibutuhkan maka akan semakin memperkecil biaya pelaksanaan proyek menjadi lebih efisien. Setiap keterlambatan proyek hulu mingas dikatakan olehnya dapat menimbulkan eskalasi biaya.
"Dampak bagi pemerintah adalah penerimaan negara tertunda dan tidak optimal,” tegas dia. (OL-11)
