Uang Digital belum Geser Uang Tunai

MAKIN maraknya penggunaan sistem pembayaran digital, untuk jangka pendek, diyakini belum akan menghentikan peredaran uang untuk bertransaksi di Indonesia. Pasalnya, pembayaran digital yang menggunakan QR Code belum dapat menjangkau hingga seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di pelosok.

Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP) Bank Indonesia (BI) Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki keunikan sendiri yakni letak geografis dan juga keberagaman suku dan budaya. Hal itu yang membuat peredaran uang tunai masih dibutuhkan.

“Kita melihat bahwa lokasi geografis kita itu berbeda dan juga bergantung dengan infrastukturnya. Jadi uang logam dan kertas masih ada. Selain itu, tidak semua orang punya smartphone. Jadi, uang itu tetap ada dan bertumbuh tapi tumbuhnya pelan banget,” ungkapnya dalam sebuah diskusi di sela-sela kegiatan Kawasan Timur Indonesia Digi Fest 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.

Meski demikian, sambungnya, BI akan tetap gencar memperkenalkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang telah diluncurkan oleh BI pada 1 Agustus 2019 lalu.
QRIS merupakan pemersatu QR code yang akan dipindai oleh perangkat elektronik untuk alat pembayaran seperti GoPay, OVO, LinkAja dan DANA.

Hingga kini, QRIS telah menyasar 1,7 juta pedagang (gerai), khususnya pelaku usaha kecil. QRIS makin diminati pelaku usaha lantaran memiliki keuntungan tersendiri, misalnya terhindar dari pungli.

“Dengan adanya QRIS, udah enggak akan ada lagi pungli karena uangnya langsung masuk rekening bank. Ini bukan hanya mempermudah tapi juga menaikkan kelas mereka. Tapi tentunya BI juga enggak bisa jalan sendirian, kita ajak industri dan juga berbagai kementerian untuk jalan bersama,” lanjut Pungki.

Menyadari potensi yang besar itu, Pungki optimistis hingga akhir tahun 2020 merchant yang menggunakan QRIS dapat menyentuh angka 15 juta.

Ia menyebutkan, dalam mencapai target tersebut, BI fokus untuk menyasar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih dulu karena jumlahnya yang mencapai sekitar 60 juta di Indonesia. “Kami juga ingin menyasar pasar tradisional, kampus, dan kegiatan amal-amal di rumah ibadah,” jelasnya.

15 juta pedagang

Di diskusi yang sama, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sitem Pembayaran BI Ricky Satria mengatakan secara keseluruhan pihaknya menargetkan sekitar 5% dari total UMKM di Indonesia untuk menggunakan QRIS.

Ia menuturkan, dari 1,7 juta merchant pengguna QRIS yang ada saat ini, paling banyak berdomisili di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

“Karena itu BI akan gencar menyosialisasikan QRIS agar terjadi pemerataan ke daerah lainnya,” ucapnya.

Ricky menjelaskan, bagi pedagang yang berminat memasang QRIS, caranya sangat mudah yakni dengan mengisi form di bank yang dituju dengan menyertakan beberapa data seperti NPWP dan KTP, serta paspor bagi pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia.

“Daftarnya gratis, tapi nanti per transaksi dikenakan bayaran 0,7%.  Bukan bayar sih tepatnya, itu kan value karena teman-teman sudah membantu marketing buka online-nya. Value karena traffic penjualannya lebih banyak jadi merchant bayar ke bank,” jelasnya. (Ant/E-2)