KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan kebutuhan investasi pada 2020-2024 mencapai Rp35.428 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6%.
“Pemerintah dengan target yang cukup besar, untuk pembiayaannya saya pikir skema pembiayaan yang relatif baru dan bersifat alternatif,” kata Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai di Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan pemerintah mendorong skema pembiayaan yang beragam, bisa datang dari pihak swasta, kerja sama pemerintah dan badan usaha (BUMN/BUMD), hingga menggunakan APBN.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas memproyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6% dalam rancangan RPJMN 2020-2024. Untuk mencapainya dibutuhkan investasi hingga Rp35.428 triliun. Pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 9,4% dan 8,8%. Adapun sisanya akan dipenuhi dari masyarakat dan swasta.
Pembiayaan kebutuhan investasi pada 2020-2024 juga diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan, baik bank maupun nonbank, di antaranya melalui peningkatan inklusi keuangan.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan risiko ekonomi global masih membayangi pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Risiko ekonomi global itu di antaranya pelemahan ekonomi Tiongkok dan geopolitik, salah satunya di kawasan Laut China Selatan.
Selain kedua hal itu, risiko ekonomi global lainnya ialah adanya kebijakan proteksionisme yang masih akan terjadi, peningkatan aliran populisme, dan perlambatan harga komoditas.
Risiko global lainnya ialah tingkat utang negara yang tinggi serta perlambatan ekonomi di Uni Eropa dan potensi krisis di Amerika Latin.
“Ini semua berpotensi berpengaruh ke neraca dagang dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
RUU omnibus law
Di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo berharap Ketua DPR Puan Maharani dapat menyelesaikan dua RUU omnibus law, yakni tentang cipta lapangan kerja dan perpajakan, dengan cepat.
“Ibu Puan, ini 82 undang-undang, mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, kalau bisa Bu, jangan sampai lebih dari tiga bulan karena perubahan-perubahan dunia cepat banget,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan di acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, kemarin.
Menurut Jokowi, omnibus law menjadi salah satu upaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas perizinan bagi investasi.
Menurut rencana, pemerintah akan mengirim RUU omnibus law itu pada Desember ini ke DPR.
Saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Ketua DPR Puan Maharani tak berani menjanjikan pembahasan RUU omnibus law dapat rampung dalam tiga bulan ke depan.
“Belum bisa dipastikan,” ujarnya.
Itu karena DPR akan memasuki masa reses di Desember ini hingga awal Januari 2020. Artinya, DPR baru akan menerima draf RUU beserta surat presiden (surpres) pada Januari mendatang. (Ant/E-2)
