Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Rembang Segera Direalisasikan

PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) menyepakati kerja sama operasi dengan Soletanche Bachy International (SBI) serta Relecom dan Partners (RP) dalam pengembangan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

Kesepakatan dengan korporasi asal Prancis itu merupakan upaya percepatan pembangunan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional, khususnya Jawa Tengah.

PRK merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang. Dirut PT Pelabuhan Rembang Kencana, Prahara Firdausi, mengatakan SBI berpengalaman di bidang pekerjaan EPC & F (engineering, procurement, construction financing) sejak 1926.

Dalam pembangunan pelabuhan, portofolionya merambah 60 negara melalui 80 anak perusahaan dan cabang.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama Bangun Arta Hutama sebagai pemilik BUP Pelabuhan Rembang Kencana, Mindo H Sitorus, menjelaskan bahwa SBI menyampaikan letter of interest (LoI) untuk berpartisipasi dalam pembangunan Pelabuhan Kendal dan Rembang.

SBI menyatakan kesiapan dukungan dana pembangunan sebesar 100 juta euro atau sekitar Rp1,55 triliun.

Baca juga : Regulasi dan Kepastian Hukum Kunci Gaet Swasta Majukan Pelabuhan

"Dengan penandatanganan kesepakatan itu membuktikan bahwa kita mampu mencari investor untuk membantu pemerintah. Mereka bisa mempercepat pembangunan pelabuhan yang berdampak multiplier effect dahsyat dan positif bagi masyarakat,"jelas Mindo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ABUPI, Liana Trisnawati, menyadari, penyediaan infrastruktur pelabuhan bukanlah tugas pemerintah semata. Keterlibatan swasta dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan perekonomian nasional mempunyai peran yang sangat penting.

"Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan infrakstruktur, khususnya percepatan pembangunan pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Kami berharap pihak swasta dibukakan kesempatan agar dapat masuk untuk berinvestasi maupun mengelola atau mengoperasikan pelabuhan pelabuhan," tuturnya.

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Semarang Ahmad Wahid menyambut positif kesepakatan itu yang harus mengacu dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Jawa Tengah sebagai kawasan strategis dalam investasi infrastruktur pelabuhan juga harus sesuai kebijakan pemerintah pusat. Saya meminta kesepakatan ini tidak berhenti di meja perundingan tetapi harus direalisasikan secara nyata. Kehadiran saya mewakili Kemenhub memonitor dan mereka juga harus melaporkan hasilnya tindak lanjut secara komprehensif," kata Ahmad Wahid. (RO/OL-7)