IPM Tinggi, Indonesia Masih Harus Berbenah Diri

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, pada 2019, berada pada angka 0,707 dan masuk ke kategori tinggi.

United Nations Development Programme (UNDP) menilai Indonesia telah memiliki sistem pendidikan, fasilitas kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik untuk menopang pembangunan manusia.

Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan hasil positif itu patut diapresiasi. Hanya saja, pemerintah tidak boleh terbawa euforia dari indeks tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu dibenahi demi menjaga dan meningkatkan capaian saat ini.

Ia mengatakan, pada tahun depan, iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal tersebut pasti akan berdampak pada indikator kesehatan.

Baca juga : IPM Indonesia Kategori Tinggi

"Karut-marut defisit BPJS bisa memengaruhi indeks ini di masa mendatang. Dikuranginya alokasi coverage pertanggungan penyakit yang ditanggung oleh BPJS pasti akan membebani masyarakat dan bisa menurunkan kualitas kesehatan masyarakat," ujar Rusli kepada Media Indonesia, Rabu (11/12).

Di samping itu, masih dari variabel kesehatan, pemerintah harus semakin serius mengatasi persoalan stunting.

Dengan adanya data kemiskinan yang lebih akurat, semestinya pencegahan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terarah.

"Data ini penting untuk memonitor perkembangan keluarga kurang beruntung. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Pemda adalah ujung tombak pembangunan di daerah," tuturnya

Dari sisi pendidikan, Rusli melihat skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia untuk kemampuan literasi, matematikan dan sains masih rendah.

Dari 78 negara yang dinilai, Indonesia berada di urutan 72, dibawah Thailand yang berada di posisi 57, Brunei Darusaalam di peringkat 53 dan Malaysia yang bertengger di angka 47.

Baca juga : Mendorong Akses Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

"Nilai PISA yang rendah mengancam masa depan siswa Indonesia. Mereka terancam tidak bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Kondisi ini akan menjadikan pencapaian IPM sub pendidikan bisa lebih lambat dibandingkan dengan negara lain," jelas dia.

Adapun, satu indikator terakhir yakni ekonomi juga menyisakan persoalan.

Indonesia, sambung Rusli, harus mampu melepaskan diri dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Untuk bisa melakukan hal itu, pemerintah harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

"Kuncinya dengan menarik investasi yang berkelanjutan. Itu akan bisa mendorong kinerja industri dan ekspor, baik barang atau jasa, yang akhirnya memberi dampak kepada masyarakat," tandasnya. (OL-7)