Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK menghindari persaingan merugikan di antara BUMN, pemerintah akan mengubah konsep superholding menjadi subholding guna mengembalikan perusahaan pelat merah tersebut ke bisnis inti masing-masing.
Hal itu dikemukakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
"Ada BUMN menjalankan usaha yang kontraproduktif. Saya pikir urusan superholding diubah konsepnya menjadi subholding agar fokus pada kegiatan unit usaha," kata Erick.
Pada rapat pertamanya dengan anggota dewan tersebut, Erick memaparkan bahwa konsep subholding menjadikan BUMN lebih fokus pada bisnis unit usaha mereka.
Adapun superholding yang digagas Menteri BUMN Kabinet Indonesia Kerja Rini Soemarno membawahkan banyak holding dengan bisnis sangat beragam.
"Ke depan tidak ada lagi BUMN yang memiliki kinerja kontraproduktif karena konsep superholding. PT Pelindo I, II, III, dan IV, kami bagi sesuai fungsi, yaitu pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan lain-lain. (Pelindo) tidak lagi berdasarkan subregion yang akhirnya saling kanibal di antara mereka," ujar Erick memberikan contoh.
Saat berkunjung ke Pelabuhan Benoa, Bali, Erick melihat bagaimana operasi perusahaan. Menurut dia, banyak kegiatan yang kontraproduktif sehingga Kementerian BUMN perlu menindaklanjuti. "Di lapangan kami putuskan, di Benoa tidak mungkin (pelabuhan) peti kemas dan curah cair berdampingan," imbuh Erick.
"BUMN kembali ke core business-nya. Seperti PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN). Saya tidak menyalahkan direktur karena beliau masuk, core businnes sudah tidak fokus. PANN punya dua hotel, juga harus membenahi leasing kapal terbang yang sudah tidak ada," lanjut Erick.
Perbaikan
Di masa kepemimpinan Rini Soemarno yang tidak sekali pun pernah hadir dalam rapat di DPR, dia menyebutkan posisi superholding di Indonesia kurang lebih sama seperti Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional Berhad (Malaysia).
Temasek yang nilai asetnya per April 2019 sekitar Rp3.202 triliun itu antara lain bergerak di jasa keuangan, telekomunikasi, media, teknologi, transportasi, realestat, dan energi.
Adapun Khazanah yang dibentuk pada 1993 dan per 31 Desember 2018 nilai asetnya sekitar Rp463,59 triliun membawahkan antara lain Axiata Group, CIMB Group, Telekom Malaysia, dan Malaysia Airports Holdings Berhad.
Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan luas kepada Erick Thohir untuk membenahi perusahaan pelat merah. "Saya ingin BUMN diperbaiki, baik total maupun manajemen. Jangan ada aset tidak produktif."
Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai menjadi sectoral holding atau subholding mungkin belum efektif dan memenuhi target. Apabila Menteri BUMN sekadar menunda rencana superholding dan fokus pada subholding mungkin ada penyebabnya.
"Kalau Kementerian BUMN mengubahnya hanya sebatas subholding, tidak akan mencapai konsep ideal BUMN yang berdaya saing dan menjadi pemain global. Superholding akan fokus profit oriented company, tidak pegang urusan terkait public service obligation (kewajiban pelayanan publik) sehingga tidak confused dengan fungsinya. Karena itu, Temasek bisa tumbuh sebagai perusahaan raksasa kelas global," tandas Toto. (X-3)
Penyertaan Negara.. | Hlm 13
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, berpartisipasi dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved