Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Marunda harus segera dilanjutkan.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, proyek yang ditangani PT Karya Citra Nusantara (KCN) itu sempat terhenti lantaran PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yang notabene Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang saham minoritas yakni 15% di KCN, menuntut perubahan skema konsesi dan komposisi kepemilikan saham menjadi 50%.
KBN pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Yang digugat tidak hanya KCN, tetapi juga Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
Merasa dicurangi dengan putusan itu, KCN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kasasi tersebut dikabulkan.
Baca juga : Presiden Ingin Pelabuhan Patimban Jadi Hub Besar Ekspor Otomotif
Dengan sudah dikabulkannya kasasi, Yasonna menekankan tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut.
"Ini kan sudah ada putusan, janganlah kita halangi pembangunan itu. Dari dulu prinsip kita seperti itu," ujar Yasonna di kantornya, Jakarta, Jumat (29/11).
Ia pun merasa aneh karena ada BUMN yang menggugat pemerintah dalam hal ini Kemenhub atas konsesi dan kepemilikan saham.
"Ini sudah panjang cerita. Sangat aneh ada BUMN yang menggugat pemerintah. Ini kan tidak baik," lanjut dia.
Kendati demikian, pemerintah masih memberi kesempatan kepada KBN untuk menunjukkan itikad baik dan berdamai dengan seluruh pihak yang digugat.
"Tapi kalau tidak mau damai ya kita jalan terus saja. Pembangunan tidak boleh dihalangi. Penyelesaiannya nanti kita sampaikan ke Menteri BUMN," tandas Yasonna.
Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi pun menyambut baik sikap pemerintah yang begitu mendukung segera dilanjutkannya pembangunan Pelabuhan Marunda.
"Di sini terlihat bahwa negara hadir memberi kepastian investasi," tutur Widodo.
Baca juga : Pembangunan Pelabuhan Marunda terus Berlanjut
Ia pun menekankan, dalam hal pembangunan infrastruktur, pihak swasta tidak pernah memposisikan diri sebagai musuh atau pesaing BUMN.
Sinergi adalah hal yang sangat dibutuhkan guna mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo yang ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.
"Pak Presiden kan mengutamakan investasi. Ingin ada sinergi antara BUMN dan swasta. Itulah yang harus kita lakukan. Swasta itu sama sekali bukan pesaing BUMN," ucap dia.
Ia pun berharap, sebelum pergantian tahun, akan ada keputusan resmi dari pemerintah untuk segera melanjutkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda.
"Kami ingin proyek ini bisa segera selesai dan memberi manfaat terhadap perekonomian negara. Kalau diberikan target dua atau tiga tahun pun kami siap," tandasnya (OL-7)
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved