MENTERI Keuangan yang baru saja dilantik untuk periode keduanya di pemerintahan Joko Widodo, Sri Mulyani Indrawati, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.05.2019 yang berisi pembiayaan prakiraan defisit APBN 2019.
Ia mengungkapkan PMK itu dibuat sebagai respons pemerintah atas situasi ekonomi Indonesia yang tak bisa lepas dari lesunya perekonomian global. Ia juga telah meminta seluruh kantor wilayah pajak untuk terus memantau gejolak perekonomian dari dunia usaha di daerah masing-masing.
"Ini indikator yang perlu kita waspadai. Kita perlu meningkatkan dukungan ke ekonomi kita sehingga jangan sampai penurunan itu diakselerasi atau diperkecil, tapi bisa lebih dinetralkan melalui kebijakan, instrumen, serta resources yang ada," ujar Sri Mulyani di kantornya, kemarin.
Dalam PMK itu disebutkan bahwa defisit 2019 diperkirakan melampaui target defisit APBN 2019. Untuk menambal beban defisit yang melampaui target itu, digunakan tambahan pembiayaan melalui dana saldo anggaran lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, dan penerbitan surat berharga negara (SBN).
Dalam APBN 2019, target defisit dipatok di angka 1,84%. Namun, Sri mengutarakan, dengan kondisi saat ini, kemungkinan melebarnya defisit dari target dapat terjadi.
Melalui penerbitan PMK itu, ia mengharapkan potensi turunnya masalah kepercayaan pelaku usaha di Indonesia dapat diantisipasi.
"Karena APBN menjadi instrumen countercyclical. Kalau ekonomi lemah, kita harus menggunakan instrumen itu untuk meminimalkan dampak pelemahan itu," imbuh Sri.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mengubah mental kerja dalam rangka mendorong program Presiden Joko Widodo. (Mir/E-2)
